Bisnis.com, BATAM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melantik tujuh deputi baru yang akan mendampingi pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Kamis (13/3/2025).
"Perubahan tata kelola ini dilakukan sebagai langkah transformasi BP Batam di bawah pimpinan baru, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra," katanya melalui siaran pers resmi yang diterima Bisnis, Jumat (14/3/2025).
Airlangga menjelaskan perubahan dari empat kedeputian menjadi tujuh merupakan strategi untuk menjawab tantangan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, yang semakin kompetitif ke depannya.
"Dengan latar belakang dari para pimpinan dan deputi yang diangkat hari ini, saya optimistis BP Batam dapat bertransformasi membawa kawasan ini menyaingi Singapura, Malaysia dan Vietnam khususnya dalam menarik investasi," ungkapnya.
Berikut daftar nama tujuh anggota/deputi BP Batam terbaru:
1. Alexander Zulkarnain selaku Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan;
2. Sudirman Saad selaku Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan;
Baca Juga
3. Syarlin Joyo selaku Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi;
4. Fary Djemy Francis selaku Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan;
5. Ruslan Aspan selaku Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang;
6. Ariastuty Sirait selaku Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum;
7. Mouris Limanto selaku Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur.
Setelah pelantikan, jajaran pimpinan dan deputi BP Batam bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Prabowo menyampaikan agar pengembangan Batam mulai dari infrastruktur, perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat dapat digesa untuk meningkatkan daya saing KPBPB Batam.
"Berbagai hal mulai dari perizinan, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur, hingga hal-hal detail mengenai kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus BP Batam," katanya.
Prabowo turut menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengembangan Batam agar kebijakan yang diterbitkan dapat sejalan sesuai rencana pengembangan Batam sebagai salah satu daerah lokomotif pembangunan nasional.
"Dalam pelaksanaan pembangunan Batam, semuanya harus berjalan beriringan dengan kebijakan Pemerintah Pusat agar pembangunan kawasan ini dapat lebih baik khususnya untuk menarik investasi di bagian barat Indonesia," ungkapnya.
