Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kantor Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mengumumkan kinerja APBN di wilayah Sumut defisit sebesar Rp3,78 triliun periode awal hingga akhir Januari 2025.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut Dodok Dwi Handoko mengatakan, defisit terjadi lantaran pendapatan negara di Sumut lebih kecil dibanding belanja negara.
Diketahui, pendapatan negara periode Januari 2025 sebesar Rp1,92 triliun atau sekitar 5,19% dari pagu, sedangkan belanja negara tercatat mencapai Rp5,68 triliun atau mencapai 9% dari pagu.
Sumber pendapatan negara antara lain dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan bukan pajak. Dari rilis kinerja APBN Sumut sampai dengan Januari 2025, pajak yang berhasil dikumpukan Direktorat Jenderal Pajak Sumut mencapai Rp1,43 triliun atau 4,41% dari target.
“Penerimaan pajak ini mayoritas mengalami pertumbuhan negatif di awal tahun ini,” ujar Dodok, dikutip Jumat (14/3/2025).
Dijelaskannya, kontribusi pajak terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor yang sebesar Rp359,33 miliar dengan pertumbuhan 17% (year-on-year) pada Januari 2025.
Baca Juga
Sedangkan untuk penerimaan dari jenis pajak lainnya rata-rata mengalami pertumbuhan negatif. PPh 21, misalnya, tumbuh -64,9% (yoy) pada periode ini. Tahun 2024, pertumbuhan PPh 21 mencapai 14,1% (yoy).
Begitupun dengan penerimaan PPh OP (orang pribadi) dan PPh Badan yang terkoreksi, masing-masing -19,5% (yoy) dan -17% (yoy). Untuk PPh OP sendiri pada Januari 2024 tercatat mampu tumbuh hingga 28,8% (yoy).
Sementara penerimaan dari PPN DN (dalam negeri) minus hingga 187,9% di awal tahun ini.
Adapun pendapatan dari Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Januari 2025 tercatat sebesar Rp351,05 miliar, sekitar 15,40% dari target.
Angka itu disumbang dari Bea Masuk sebesar Rp60,50 miliar; Bea Keluar Rp249,97 miliar; dan Cukai sebesar Rp40,88 miliar.
“Penerimaan Bea Masuk pada Januari 2025 turun, -42% (yoy). Penerimaan ini didominasi oleh bawang bombay residu dari pembuatan pati (bahan baku ternak) dan kacang tanah,” jelasnya.
Lebih jauh, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Januari 2025 terealisasi Rp135,2 miliar yang diperoleh dari PNBP Lainnya. Realisasi ini turun dari capaian periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp153 miliar.
PNBP sendiri terdiri dari PNBP Lainnya dan PNBP Aset, Piutang, dan Lelang.
“PNBP Lainnya yang mencapai Rp135,20 miliar didominasi oleh pendapatan paspor serta penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu. ” tambah Dodok.
Dari sisi Belanja Negara, terealisasi di Januari 2025 mencapai Rp5,68 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp659,17 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp5,02 triliun.
Disampaikan Dodok, TKD mengalami peningkatan 12,09% dibanding tahun sebelumnya. TKD ini dipengaruhi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, serta Dana Desa.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar TKD, terealisasi Rp3,45 triliun atau 12,58% dari pagu. Pertumbuhan ini didukung oleh penyaluran DAU untuk program spesifik seperti bidang pekerjaan umum, kesehatan, dan pendidikan.
Sementara realisasi DBH tercatat Rp61,63 miliar atau 2,45% dari pagu. Realisasi belanja yang signifikan juga ditunjukkan pada komponen penyaluran Dana Desa yang mencapai Rp11,92 miliar pada Januari 2025.
“Secara keseluruhan, kondisi fiskal dan ekonomi Sumut pada awal tahun 2025 menunjukkan tren positif. Memang terdapat tantangan dalam penyerapan belanja serta ada fluktuasi penerimaan negara. Namun, berbagai kebijakan strategis telah disiapkan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kawasan ini,” pungkas Dodok. (K68)
