Bisnis.com, MEDAN - Kantor Perwakilan (Kanwil) Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Kemenkeu Sumut) menyampaikan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Regional Sumatra Utara sepanjang 2024 defisit sebesar Rp28,38 triliun.
Besaran defisit tersebut turun sebanyak 16,54% (year-on-year/yoy) jika dibandingkan dengan tahun 2023.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut Dodok Dwi Handoko mengatakan defisit terjadi lantaran ada selisih antara pendapatan dan belanja negara di Sumut. Belanja negara terealisasi Rp69,55 triliun dari pagu anggaran 2024, atau naik 5,82% (yoy) dari realisasi tahun 2023.
Sementara pendapatan negara di Sumut hingga akhir Desember 2024 memang melebihi target pagu, yakni mencapai Rp41,17 triliun. Namun secara tahunan, realisasi pendapatan ini tercatat turun 0,64% (yoy) sehingga berpengaruh terhadap kinerja APBN 2024.
Terdapat tiga sumber utama pendapatan negara, yakni dari penerimaan sektor pajak, penerimaan sektor kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Disampaikan Dodok, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh kedua Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di Sumut mencapai Rp35,29 triliun, tumbuh tipis dari target 2024 yang sebesar Rp35,19 triliun.
Baca Juga
Kontribusi penerimaan terbesar dicatatkan oleh tiga jenis pajak, yakni pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN-DN) yang berkontribusi 36% dengan nilai mencapai Rp12,68 triliun; lalu, pajak penghasilan (PPh) 21 yang berkontribusi sebesar 16,09% dengan realisi Rp5,67 triliun.
Ada juga PPh Badan yang berkontribusi 15% terhadap total penerimaan pajak ddngan realisasi Rp5,27 triliun.
Adapun sumbangan pendapatan dari kepabeanan dan cukai terealisasi Rp2,79 triliun pada 2024, terkontraksi 6,12% (yoy) meski tercatat 103,77% melebihi target.
Lain hal dengan PNBP yang tahun 2024 signifikan mencatatkan pertumbuhan positif, terealisasi Rp3,09 triliun atau mencapai 145,28% dari target.
Akumulasi pendapatan negara di Sumut ini belum mampu mengimbangi realisasi belanja negara yang mencapai Rp69,55 triliun hingga Desember 2024.
Dodok menjelaskan, belanja negara di Sumut terdiri dari belanja pemerintah pusat seperti untuk dukungan pelaksanaan pemilu, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur yang jumlahnya mencapai Rp25,28 triliun.
Selain itu, belanja negara juga berbentuk transfer ke daerah seperti dana desa, dana bagi hasil, hingga insentif fiskal dengan jumlah mencapai Rp44,26 triliun.
"Secara keseluruhan, di tahun 2024 kinerja APBN di wilayah Sumatra Utara menunjukkan tren yang optimistis," kata Dodok dalam konferensi Pers di Medan, Jumat (24/1/2025).
Dia mengatakan, kinerja APBN Sumut yang kredibel menjadi fondasi pelaksanaan APBN 2025.
APBN 2024 ini dioptimalkan sebagai shock absorber atas kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, dan diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi. (K68)
