Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia meminta kepada pemerintah daerah di Sumatra Barat untuk benar-benar memastikan ketersediaan pangan di awal tahun 2025 ini seiring mulai dijalankannya program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan dengan menjalankannya program MBG itu, artinya akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan dari kondisi sebelumnya.
“Sepanjang tahun 2024 angka inflasi di Sumbar 0,89%, dan hal itu adalah inflasi terendah di Sumbar pascakrisis ekonomi 1998,” katanya ketika dihubungi, Minggu (5/1/2025).
Dia menjelaskan belajar pada tahun 2024, Sumbar yang juga beberapa kali dilanda bencana alam, dan bahkan daerah yang menjadi sentra hortikultura juga ikut terdampak. Namun berkat koordinasi dengan semua pihak, secara bertahap persoalan kebutuhan pangan pun bisa diatasi.
Sementara kini, dengan adanya program makan bergizi yang akan dijalankan oleh seluruh daerah yang dimulai dari perdesaan, soal ketersediaan pangan juga perlu menjadi konsen pemda.
“Memang dari sisi harga sembako di tingkat pasar tergolong masih terkendali. Tapi dengan adanya kebutuhan untuk menyajikan makan bergizi, artinya perlu adanya tambahan pasokan pangan,” ujarnya.
Baca Juga
Menurut Majid program makan bergizi merupakan hal yang sangat baik dijalankan, sehingga soal asupan bergizi bisa merata di seluruh daerah, dan secara bertahap persoalan stunting pun bisa dituntaskan.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa bagi pemda jangan terlena terkait persiapan untuk menjalankan program makan bergizi itu. Tapi perlu juga melihat ke sisi lain bahwa penting menghitung dan memeriksa kembali, apakah ketersedian pangan baik-baik saja atau tidak.
“Jadi jangan sampai inflasi di tahun 2024 sudah terkendali dengan baik. Nanti di tahun 2025 ini inflasinya malah tinggi. Apalagi Sumbar pernah menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi secara nasional. Saya berharap, hal tersebut tidak terjadi lagi di Sumbar,” ungkap dia.
Majid menyatakan bila tidak disadari sejak dari sekarang, maka kondisi soal ketersediaan pangan itu, bisa menimbulkan potensi lain terhadap inflasi.
Selain adanya sisi ketersediaan pangan, Majid bilang secara fundamental terkait inflasi itu adalah jika kebijakan tarif penerbangan yang turun diperpanjang, maka akan terjadi dua efek, inflasi AP akan tetap turun, namun pesawat akan mendatangkan wisatawan yang berpotensi mengangkat konsumsi.
Majid menyampaikan selain perlu melakukan upaya kesiapan pangan agar tidak terjadi inflasi, hal yang tidak kalah penting adalah soal bagaimana di tahun 2025 ekonomi Sumbar pun tumbuh dengan baik.
Dikatakannya terkait seperti apa peluang pertumbuhan ekonomi di Sumbar, BI harus menunggu rencana Pemprov serta 19 kabupaten dan kota dengan kepala daerah yang baru.
“Dengan DIPA yang sedikit turun kami mengharapkan ada ide-ide inovatif dan kreatif mencari PAD sebagai engine APBD untuk ekonomi Sumbar,” tegasnya.
“Kalau dikaji dari DIPA APBN 2025 yang baru diserahkan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), maka nampak fokus pemerintah pusat adalah bantuan, termasuk makan bergizi dan dana desa,” sebutnya.
“Jadi untuk pembiayaan infrastruktur sedikit turun. Hal ini menunjukkan stimulus fiskal terbatas bagi pertumbuhan ekonomi di Sumbar,” sambungnya.
Majid menyebutkan dimulai dari dana desa yang telah dialokasikan di tahun 2025 ini, BI berharap dana desa dapat menjadi program inklusi penyerapan tenaga kerja di desa.
Kemudian untuk program makan bergizi juga akan perlu dipantau oleh TPID mengingat kebutuhan pangan, khususnya nasi dan lauk yg perlu dipasok dan jangan sampai mengganggu pasokan yg selama sudah terjadi.
Sebelumnya, berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar di 4 kabupaten/ kota, pada Desember 2024 terjadi inflasi yoy sebesar 0,89% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,68 pada Desember 2023 menjadi 106,90 pada Desember 2024.
Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto menjelaskan melihat secara month to month (mtm) Provinsi Sumbar bulan Desember 2024 mengalami inflasi sebesar 0,35%. Hingga Desember 2024, inflasi year to date (ytd) Provinsi Sumbar sebesar 0,89%.
Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Desember 2024 itu yakni emas perhiasan, beras, minyak goreng, hingga kopi bubuk.
Pada Desember 2024, seluruh kota IHK di Provinsi Sumbar yang berjumlah 4 kabupaten/kota mengalami inflasi yoy. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Kota Bukittinggi sebesar 1,68% dengan IHK sebesar 106,38 dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,37% dengan IHK sebesar 107,55.
.jpg?w=300&h=221)
