Bisnis.com, PADANG - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat telah menyalurkan pembiayaan ultra mikro (UMi) sepanjang tahun 2024 ini mencapai Rp315 miliar yang tersebar di 9 koperasi di Sumbar.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumbar Syukriah HG mengatakan jumlah penyaluran UMi di tahun 2024 ini menjadi modal untuk meningkatkan penyaluran UMi lebih baik lagi di tahun 2025 mendatang, karena dampak dari modal usaha untuk usaha ultra mikro ini, dapat mengangkat perekonomian pelaku usaha ultra mikro.
“Kami menekankan pentingnya peran koperasi sebagai penyedia jasa keuangan yang dapat membantu UMKM yang belum bankable untuk menjadi bankable. Makanya diharapkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, agar setiap desa maupun kecamatan memiliki koperasi untuk menyalurkan UMi,” katana, Kamis (19/12/2024).
Dia menjelaskan program UMi atau dikenal dengan UMi Ambo memang belum bisa diakses di seluruh daerah di Sumbar, karena pembiayaan UMi ini tersedia di koperasi. Sejauh ini baru ada 9 koperasi di Sumbar yang bisa melayani pembiayaan UMi tersebut.
“Untuk mengakses program UMi ini, Kemenkeu perlu ada mitra, seperti koperasi. Jadi alokasinya itu, untuk satu koperasi itu dapat Rp1 miliar, dan tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh koperasinya,” ujar dia.
Syukriah menyebutkan pembiayaan UMi ini memang diperuntukan khusus bagi pelaku usaha ultra mikro, dengan target usaha yang dijalani bisa naik kelas. Artinya, supaya UMi bisa diakses dengan mudah, Kemenkeu butuh ada koperasi.
Baca Juga
“Karena koperasi ini kan lebih dekat dengan masyarakat,” sebutnya.
Dikatakannya dari perjalanan 9 koperasi yang telah menyalurkan pembiayaan UMi di Sumbar ini, ada koperasi yang bagus kinerjanya. Sehingga dari Rp1 miliar alokasi penyaluran per koperasi itu, bisa dinaikanya menjadi Rp5 miliar.
Hal tersebut bisa dilakukan, karena dalam penyaluran yang dilakukan koperasi di Sumbar itu, berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan di luar Jawa, hanya koperasi di Sumbar yang mendapatkan alokasi penyaluran UMi yang nilainya mencapai Rp5 miliar.
“Dari situ kami melihat, ada peluang untuk tumbuh dan berkembang penyaluran UMi ini. Sehingga kami berharap seluruh desa di Sumbar ini bisa menyalurkan UMi,” ujarnya.
Syukriah bilang seandainya seluruh desa di Sumbar memiliki koperasi dan koperasinya layak untuk menyalurkan UMi, maka dampak ekonomi bagi masyarakat akan sangat besar. Hal ini mengingat ada seribu lebih desa di Sumbar, dan artinya triliunan rupiah bisa masuk ke Sumbar.
“Saya mimpinya suka tinggi. Jadi kalau satu kecamatan atau desa minimal ada satu koperasi yang menyalurkan UMi, pelaku usaha ultra mikro akan tumbuh. Karena peluang untuk tumbuh berkembang itu sangat terbuka,” sebutnya.
Untuk diketahui dalam situs resmi Kemenkeu menjelaskan pembiayaan UMi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi.
Pembiayaan UMi ini sumber pendanaan berasal dari APBN dan bukan bersifat hibah, serta kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.
