Bisnis.com, PADANG - Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) di 4 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat pada November 2024 telah terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas.
Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan dari pantauan sejumlah harga komoditas yang mencatat kenaikan menyebabkan Sumbar inflasi yoy sebesar 0,80% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,68 pada November 2023 menjadi 106,53 pada November2024.
"Kalau dilihat secara mtm Provinsi Sumbar untuk bulan November 2024 mengalami inflasi sebesar 0,27% hingga November 2024, dan inflasi ytd sebesar 0,54%," katanya dikutip dari data BPS, Senin (2/12/2024).
Dari 4 kabupaten dan kota di Sumbar yang menjadi daerah pemantauan BPS, Kabupaten Dharmasraya menjadi daerah yang mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 1,29% dengan IHK sebesar 107,19, dan terendah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 0,10% dengan IHK sebesar 106,77.
"Inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga emas perhiasan, beras, bawang merah, daging ayam ras, Sigaret Kretek Mesin(SKM), hingga minyak goreng," jelasnya.
Kemudian untuk komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada November 2024 antara lain tomat, daging ayam ras, minyak goreng, tarif dokter spesialis,emas perhiasan, hingga cabai merah.
Terpisah, melihat kondisi inflasi ini, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi di Sumbar hingga penutupan tahun 2024 dalam rentang 4,07- 4,87% (yoy) dan diprakirakan tahun 2025 memiliki peluang lebih baik lagi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan pertumbuhan ekonomi Sumbar di tahun 2024 ini didorong oleh permintaan domestik sebagai motor utamanya.
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inflasi Sumbar pada tahun 2025 diperkirakan berada dalam rentang sasaran nasional 2,5 ± 1% (yoy)," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (1/12/2024).
Dia menyebutkan digitalisasi sistem pembayaran pada tahun 2025 juga akan terus ditingkatkan guna mendorong efisiensi transaksi ekonomi melalui perluasan akseptasi, salah satunya dengan peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2023.
Selain itu, penguatan UMKM sebagai Pilar utama terciptanya ekonomi yang inklusif serta tulang punggung perekonomian terus didorong untuk meningkatkan kapabilitas sehingga terbuka akses terhadap pembiayaan.
Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ujar Majid, kinerja perekonomian Sumbar masih dapat dioptimalkan.
"Diperlukan reformasi struktural untuk mencapai transformasi ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan," ucapnya.
Majid menjelaskan setidaknya terdapat empat simpul reformasi yang perlu diperhatikan untuk mendukung transformasi ekonomi.
Pertama, pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh iklim investasi yang memadai. Dimana perbaikan iklim investasi di Sumbar dapat menjadi salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.
"Hal-hal seperti kemudahan perizinan, kepastian regulasi, serta perbaikan akses pembiayaan dapat mendorong giat pelaku usaha yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Kedua, menjalin erat perantau Sumbar sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Sumbar memiliki peluang besar untuk memperkuat perekonomian daerah melalui ekosistem investasi yang melibatkan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan diaspora Minangkabau.
Menurutnya hal tersebut tidak hanya akan mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat hubungan antara perantau dengan kampung halaman, serta menciptakan sinergi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Ketiga, mendorong peningkatan produktivitas khususnya sektor ekonomi utama. Sektor pertanian dan industri pengolahan Sumbar saat ini dihadapkan oleh tantangan produktivitas.
"Keterhubungan dua sektor utama itu merupakan pilar penting dalam menciptakan nilai tambah produk lokal," sebutnya.
Peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, memainkan peran kunci dalam mendorong produktivitas sektor ekonomi utama pada khususnya, dan perekonomian pada umumnya.
Keempat, irama yang selaras dalam pembangunan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan satelit pusat ekonomi di Sumbar yang berfokus pada sektor unggulan masing-masing wilayah adalah langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan.
"Sebagai contoh Kota Padang sebagai ibu kota provinsi, dapat difokuskan sebagai satelit jasa seperti pendidikan dan kesehatan bertaraf internasional yang dapat memperkuat daya tarik Padang sebagai pusat pendidikan dan Iayanan kesehatan terbaik di kawasan barat Indonesia," ungkapnya.
Selanjutnya untuk Pasaman Barat dan Dharmasraya dapat didorong untuk melakukan hilirisasi Industri kelapa sawit dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada pengolahan hasil sawit, sehingga dapat menciptakan nilai tambah.
Selain itu Kepulauan Mentawai dan Bukittinggi didorong untuk mengembangkan potensi pariwisatanya dengan memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan alam.
Pendekatan ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih berkelanjutan, beragam, dan inklusif di Sumbar.
"Menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks, kita tetap perlu optimis dan waspada. Sinergi akan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berdaya tahan," tegasnya.
Dikatakannya Bank Indonesia siap bersinergi dengan seluruh pihak, bersama menyatukan langkah gerak ke depan demi terwujudnya Sumbar yang madani dan sejahtera.
