Bisnis.com, BATAM - Dunia investasi di Batam mendapat tantangan serius dari Johor Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ).
Sejak muncul Juli 2024 kemarin, JS-SEZ terus mengeluarkan kebijakan pro investasi khususnya untuk industri manufaktur. Menurut kalangan pebisnis di Batam, ini seharusnya sudah menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah di Kepulauan Riau (Kepri).
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana mengatakan baru-baru ini, JS-SEZ yang dikembangkan Pemerintahan Malaysia dan Singapura mengeluarkan berbagai kebijakan yang memudahkan dunia usaha.
"Ini berlaku untuk industri manufaktur. Salah satunya yakni pemberian 5% tax rate up to 20 years (10+10 years), dan satu lagi yakni Incentive for Industrial Building Allowance of 10%," katanya di Batam, Kamis (26/9/2024).
Dengan nilai dari Pajak Penghasilan (PPh) hanya 5% persen jelas akan mengancam iklim investasi di Indonesia, khususnya Batam. Menurut Makruf, PPh untuk industri di Indonesia bisa mencapai 21%.
"Perbedaannya sangat besar. Apalagi Batam dan JS-SEZ sama-sama mengincar investor asing. Keduanya juga punya lokasi strategis di Selat Malaka, dan bahkan JS-SEZ memiliki kelebihan lahan dibanding Batam," ungkapnya.
Baca Juga
Makruf melihat jika dianggap enteng, maka dalam jangka panjang akan menggerus kepercayaan investor asing terhadap Kepri, khususnya Batam. Ia mengaku sudah menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Investasi dan Menteri Keuangan terkait masalah ini.
"Saya sudah surati stakeholder terkait. Kami hanya meminta perlakukan serupa terkait pajak, agar bisa seimbang dengan apa yang ada di JS-SEZ," jelasnya.
Selain itu, dia meminta perbaikan birokrasi di level daerah dan juga percepatan perizinan. Makruf menjelaskan sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengusaha Batam, bahwa pengurusan perizinan khususnya di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Batam itu sangat lama.
"Ini bagaimana ceritanya mau bersaing. Birokrasi perizinan selalu berbelit, waktunya juga lama. Kami hanya meminta ini dipercepat, dan jangan ada lagi praktik di bawah meja. Perizinan yang lama menjadi momok bagi pengusaha. Inilah realitanya," ungkapnya.
Atensi pemerintah pusat diperlukan karena industri manufaktur merupakan penopang utama perekonomian Batam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, industri manufaktur atau pengolahan memberikan kontribusi sebesar 56,38% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Batam.
"Batam juga diwacanakan oleh Presiden terpilih akan menjadi sentra pengembangan hilirisasi pasir silika dan industri semikonduktor. Jadi harus didukung dengan berbagai macam kemudahan," ungkapnya.
Terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan pemerintah pusat harus mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Free Trade Zone (FTZ) yang ada di Batam.
Caranya yakni dengan melimpahkan kewenangan perizinan yang ada di pusat ke pengelola FTZ dan ke pemerintah daerah dimana kawasan KEK berada.
"Jangan lagi ada ego sektoral yang membuat perizinan tersebut masih ditahan oleh kementerian tertentu. Kemudahan perizinan harus sepenuhnya diimplementasikan. Jangan setengah hati," ucapnya.
Menurut Rafki, pengembangan KEK di Johor tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena Singapura saat ini menjadi investor terbesar di Batam dan sekitarnya. Sehingga jika nanti banyak yang pindah ke Johor, akan membuat investasi Batam anjlok.
"Jadi pemerintah harus mengimbangi perkembangan Johor dengan terus membangun iklim investasi yang baik, kemudahan perizinan, insentif investasi yang menarik, kemudahan dan kepastian hukum mendapatkan lahah, memastikan tersedianya tenaga kerja terampil dalam jumlah yang cukup dan memadai, juga memastikan berjalannya hubungan Industrial yang baik di kawasan FTZ dan KEK yang ada di Indonesia," ungkapnya.
Infrastruktur jalan dan pelabuhan juga harus terus ditingkatkan. Tidak hanya jalan jalan protokol saja, tapi juga jalan jalan kecil terutama jalan yang menuju kawasan industri.
Kapasitas dan fasilitas pelabuhan dan bandara harus terus dipacu dengan terus menekan tarif logistik melalui efisiensi. Dengan begitu kita harapkan Batam dan kawasan ekonomi khususnya lainnya di Kepri akan lebih mampu bersaing dengan Johor ataupun KEK lainnya di kawasan regional," ungkapnya.
Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indoensia, Tjaw Hioeng mengatakan saat ini semua negara di Asia Tenggara dalam posisi bersaing.
"Pak Menko pernah bilang semua negara di regional Asia Tenggara bersaing. Jadi siapa yang birokrasi perizinannya bagus, akan mendatangkan investor. Disini letak daya saingnya. Kalau kalah akan semakin tertinggal," jelasnya.
Sehingga Batam harus diberikan kemudahan berupa insentif menarik, agar daya saingnya tidak kalah dari JS-SEZ. "Ini tak bisa omong-omong saja, harus ada insentif sehingga Batam tidak kalah saing," pungkasnya. (K65)
