Bisnis.com, BATAM - Warga Batam kebingungan dengan dua kebijakan baru terkait pembelian BBM pertalite bersubsidi. Di satu sisi, Pertamina akan memberlakukan QR Code mulai 1 Oktober mendatang, sedangkan Pemerintah Kota (Pemko) Batam punya Fuel Card 5.0 yang juga punya fungsi yang serupa.
Perbedaannya adalah QR Code Pertamina merupakan program dari pusat, dimana QR Code terdapat di aplikasi MyPertamina. Untuk mendapatkannya, harus daftar dulu di aplikasi terkait. Lalu setelah itu isi saldo untuk beli BBM di aplikasi dompet digital seperti GoPay, LinkAja dan lain-lain yang kemudian dihubungkan dengan MyPertamina.
Saat beli bensin, tinggal buka aplikasi dan tunjukkan QR Code untuk pembayaran.
Sedangkan Fuel Card 5.0 ini berbentuk kartu fisik. Sejatinya kebijakan dari daerah ini berlaku 1 Agustus 2024 kemarin. Adapun pendaftarannya dilakukan di website batamfuelcard.id.
Syarat pendaftarannya hampir sama dengan QR Code Pertamina, dimana harus melampirkan foto nomor polisi kendaraan, STNK, KTP, dan yang lebih uniknya lagi harus menyertakan juga QR Code subsidi dari MyPertamina.
Setelah semua persyaratan rampung, maka kartu bisa diambil di bank yang menjalin kemitraan dengan Pemko batam untuk penerbitan kartu ini.
Baca Juga
Kepala Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri), Lagat Siadari mengatakan pihaknya mencoba intervensi untuk mencari tahu rentang sasaran dari dua kebijakan serupa ini.
"Kami cermati di berbagai media, terdapat polemik. Apakah sosialisasi telah dilakukan. Selain itu kami ingin tau apa urgensi dan sasaran sistem QR Code ini. Kami perlu tahu karena ini menyangkut publik berarti termasuk objek pengawasan kami," katanya di Batam, Kamis (12/9/2024).
Menurutnya Warga Batam bingung karena kebijakan tumpang tindih ini. "Warga Batam kebingungan, mengapa ada sistem QR Code, sedangkan sebelumnya juga sudah diminta membuat Fuel Card untuk pembelian Pertalite," ungkapnya.
Ia sudah bertemu dengan Pemko Batam dan Pertamina untuk membahas hal ini. Dari pertemuan tersebut, Lagat menyebut bahwa penerapan sistem QR Code berbeda dengan Fuel Card. Jika Fuel Card merupakan program inisiatif Pemko Batam sebagai solusi untuk mengatur pendistribusian Pertalite secara lebih merata dan tepat sasaran.
Sedangkan, hingga saat ini sistem QR Code digunakan untuk mendata kendaraan sambil menunggu revisi peraturan dari pemerintah pusat terkait penyaluran BBM bagi masyarakat.
"QR Code ini berguna untuk memantau stock di SPBU serta meminimalisir kendaraan dengan tangki yang tidak sesuai, agar bisa tepat sasaran. Kedua kendali tersebut hingga saat ini masih bersifat 'sunnah' sampai batas waktu yang belum dapat dipastikan," jelasnya.
Lagat juga mendapat kesimpulan kedepannya pengguna roda empat di Batam yang membeli Pertalite akan sama seperti pengguna solar subsidi, yakni setiap kali melakukan pembelian harus menggunakan QR dan Fuel Card.
Terpisah, Area Manager Comm Rel&CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan bahwa terkait kebijakan pembelian BBM Subsidi merupakan wewenang pemerintah pusat.
"Yang dilakukan oleh Pertamina saat ini adalah pendataan pengguna BBM Subsidi untuk mendukung program Subsidi Tepat Sasaran dengan mengajak para konsumen Pertalite untuk mendaftarkan kendaraannya melalui website subsiditepat.mypertamina.id atau melalui aplikasi MyPertamina. Pendaftar nantinya akan mendapatkan QR Code setelah terverifikasi," katanya.
QR code ini tujuannya adalah pendataan pengguna BBM subsidi untuk mendukung program subsidi tepat. Pendataan pengguna melalui QR code untuk solar pertama kali dibuka melalui pendaftaran pada September 2022. Dan implementasi keseluruhan QR Code Solar di seluruh wilayah pada juli 2023.
"Pada juli 2023, langsung dilanjutkan dengan pilot project QR Code Pertalite di 41 kota dan kabupaten diantaranya di Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Timika. Pada Juli 2024, dilakukan roll out ke wilayah Jawa, Madura, Bali, Kaltim, Kalut, Maluku, Malut, Kepri, Gorontalo dan NTT," jelasnya.
Terkait pemberlakuan pembelian Pertalite subsidi dengan QR Code 1 Oktober mendatang, ia mengatakan pihaknya masih menunggu dan siap menjalankan.
"QR Code ini kami harapkan nanti dapat menunjang kebijakan pemerintah, sehingga kami berharap masyarakat dapat segera melakukan pendaftaran. Paralel kita menunggu kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah," pungkasnya.
