Proyek Jembatan Pulau Bengkalis-Sei Pakning Segera Dibangun Tanpa APBD

Bisnis.com, PEKANBARU -- Rencana pembangunan Jembatan Pulau Bengkalis-Sei Pakning yang diusung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mengemuka. 

Rencananya proyek jembatan ini diharapkan dapat groundbreaking pada Oktober 2024, sekaligus menandai babak baru dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Riau, khususnya di Pulau Bengkalis dan sekitarnya.

Proyek strategis ini diharapkan tidak hanya memperlancar konektivitas antarwilayah, tetapi juga membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi daerah sekitar. 

Ekonom Universitas Riau Edyanus Herman Halim menilai proyek ini sebagai langkah positif dalam mendorong dinamika ekonomi di Pulau Bengkalis serta mempersatukan wilayah Riau secara keseluruhan.

“Proyek ini memang memiliki dampak ekonomi yang jelas, namun lebih dari itu, ini adalah upaya untuk mempersatukan wilayah Riau. Dengan APBD Bengkalis yang besar, diharapkan jembatan ini akan membuat Pulau Bengkalis lebih dinamis dan menarik sebagai pusat pertumbuhan baru,” ujarnya, Selasa (20/8/2024).

Dia menambahkan bahwa Sei Pakning, sebagai salah satu wilayah yang terhubung langsung dengan jembatan ini, memiliki potensi besar untuk dijadikan pelabuhan internasional yang mendukung ekspor produk lokal. 

Menurutnya hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia bisa semakin erat dengan adanya pelabuhan internasional yang memanfaatkan jembatan ini. Potensi ini bisa menjadi pintu gerbang bagi produk lokal menuju pasar internasional.

Terkait infrastruktur pendukung, Edyanus juga menyoroti pentingnya perbaikan kualitas jalan penghubung antara Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, dan Pakning. 

“Koneksi jalan yang lebih baik akan memudahkan akses ekonomi, memungkinkan produk lokal dari Bengkalis lebih mudah menjangkau pasar-pasar potensial. Selain itu, dengan akses yang lebih mudah, masyarakat lokal di Bengkalis perlu bersiap menyambut peningkatan kunjungan wisatawan, pedagang, dan investor,” tambahnya.

Namun, ia juga memberikan catatan penting terkait kesiapan masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi. 

“Kesiapan masyarakat lokal sangat krusial agar mereka tidak tersisih oleh pedagang luar yang masuk. Masyarakat harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang untuk memanfaatkan peluang ini, baik dalam sektor perdagangan, pariwisata, maupun investasi,” lanjut Edyanus.

Dari sisi pembiayaan, Pemprov Riau menegaskan bahwa pembangunan jembatan sepanjang 7 kilometer ini akan menggandeng pihak ketiga, sehingga tidak membebani APBD Riau. 

Sekdaprov Riau SF Hariyanto menyatakan bahwa proyek ini sepenuhnya didanai investor dan nantinya akan menggunakan skema pembayaran melalui tarif tol.

“Jembatan ini nantinya menggunakan skema seperti jalan tol, sebab tanpa jembatan seperti sekarang, masyarakat pun tetap membayar untuk menggunakan jasa penyeberangan kapal RoRo, yang bahkan sering kali harus antre berjam-jam,” ujar Hariyanto. 

Dia menekankan bahwa saat ini waktu antre untuk menggunakan RoRo bisa mencapai 3 hingga 4 jam, dan lebih lama lagi saat hari libur.

“Dengan jembatan ini, jarak tempuh 7 kilometer bisa dilalui dalam hitungan menit tanpa harus mengantre berjam-jam. Ini sangat dinantikan oleh masyarakat,” pungkasnya.