Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat telah merancang strategi dalam penanggulangan kemiskinan dengan turut didukung oleh anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medi Iswandi menjelaskan proses penanggulangan kemiskinan memang turut menjadi salah satu konsen, sehingga telah ada sejumlah strategi dalam melakukan upaya penanggulangan tersebut.
"Ada 19 kabupaten dan kota, serta ditambah 186 sub kegiatan yang berada di masing-masing operasi perangkat daerah (OPD). Jadi kegiatan penanggulangan kemiskinan itu turt didukung oleh anggaran," katanya, Rabu (3/7/2024).
Medi menjelaskan ada tiga langkah-langkah atau strategi yang menjadi upaya Pemprov Sumbar dalam penanggulangan kemiskinan tersebut.
Pertama yakni menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan anggaran Rp578,9 miliar. Dimana dari anggaran itu, diperuntukkan bagi bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan dan kartu sembako.
Bantuan sosial khusus, seperti bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bansos reguler.
Baca Juga
Pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Serta bantuan dan rehabilitas sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.
Kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan anggaran Rp39,8 miliar. Anggaran itu dipergunakan untuk melakukan peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan. Kemudian meningkatan akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat dan meningkatkan unit usaha berbasis kehutanan.
Selanjutnya juga melakukan pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar. Serta pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro
Ketiga yaitu melakukan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dan anggaran yang dialokasinya sebesar Rp62,5 miliar.
Dalam strategi itu dilakukan pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan, dan infrastruktur kesehatan sanitasi dan air minum yang layak.
Kemudian peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.
"Jadi strategi yang saya jelaskan itu merupakan strategi penanganan kemiskinan yang sudah mulai sejak 2023 dan masih berlangsung upayanya sampai sekarang. Data-data itu merupakan update hingga kondisi Juni 2024," jelas Medi.
Menurutnya melalui strategi penanggulangan kemiskinan itu, Pemprov Sumbar menargetkan angka kemiskinan di Sumbar terus menurun dari tahun ke tahun.
Melihat dari data yang rilis Badan Pusat Statistik (BPS) turut menyebutkan lebih dari sembilan tahun melakukan survei, pihak BPS menemukan terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan.
Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto mengatakan bila dilihat secara umum pada periode Maret 2015 hingga Maret 2024 tingkat kemiskinan di Sumbar mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.
"Jadi selama lebih dari sembilan tahun ini, jumlah penduduk miskin Sumbar mengalami penurunan cukup signifikan dari 379,61 ribu jiwa (Maret 2015), menjadi 345,73 ribu jiwa (Maret 2024)," katanya dikutip dari data BPS, Selasa (2/7/2024).
Dia menyebutkan secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,31% (Maret 2015) menjadi 5,97% (Maret 2024).
Sedangkan untuk perkembangan tingkat kemiskinan, jika dilihat dari Maret 2023 ke Maret 2024 terjadi kenaikan persentase penduduk miskin dari 5,95% menjadi 5,97%.
Sugeng menyampaikan jumlah penduduk miskin di Sumbar pada Maret 2024 mencapai 345,73 ribu orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin naik 5,36 ribu orang.
Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 10,52 ribu orang.
"Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 5,97%, naik 0,02% poin terhadap Maret 2023 dan naik 0,05 jika dibandingkan periode Maret 2022," ucap dia.
Kemudian berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 5,33 ribu orang, dan di perdesaan naik sebesar 0,05 ribu orang.
Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,67% menjadi 4,72%. Sementara itu, di perdesaan naik dari 7,23% menjadi 7,28%.
Menurutnya perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan.
Dimana Garis Kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin.
Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin pada Maret 2024 adalah Rp708.416 per kapita per bulan.
"Jadi selama periode Maret 2023–Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,06%. Kenaikannya dari Rp667.925 per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp708.416 per kapita per bulan pada Maret 2024," sebutnya.
Sementara pada periode Maret 2022 – Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 15,95%, yaitu dari Rp610.941 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp708.416 per kapita per bulan pada Maret 2024.
"Jika dibandingkan antara Maret 2023 dengan Maret 2024, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 6,01%. Sementara itu di daerah pedesaan meningkat 6,00%," paparnya.
Dengan memperhatikan komponen GK yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), dimana untuk peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.
"Sehingga besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2024 sebesar 75,94%," sebut dia.
Sugeng menyatakan pada Maret 2024, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pada umumnya hampir sama.
Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 22,64% di perkotaan dan 26,05% di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK 11,97% di perkotaan dan 14,70% di pedesaan.
Kemudian komoditas lainnya adalah cabe merah 7,68% di perkotaan dan 7,43% di pedesaan, hingga bawang merah 2,10% di perkotaan dan 2,07% di perdesaan, dan seterusnya.
Sugeng berpendapat bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Tapi ada dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.
"Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan," kata dia lagi.
