Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memberikan 5 sasaran pokok pembangunan bagi Sumatra Utara pada 2045 mendatang.
Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan, kelima sasaran itu antara lain terdiri dari peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, hingga penurunan emisi gas rumah kaca.
Dikatakan Virgiyanti, Sumut ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan perkapitanya hingga lebih dari enam kali lipat sampai tahun 2045, yakni mencapai Rp454 juta per kapita. Peningkatan itu disusul pula dengan peningkatan indeks ekonomi biru Indonesia (IBEI), serta kontribusi pendapatan domestik bruto (PDB) industri pengolahan di rentang 27,14-28,34%.
Dari sisi pengentasan kemiskinan, Bappenas menargetkan tingkat kemiskinan Sumut pada 2045 mendatang mampu menuju 0 atau di bawah 1% dengan kisaran angka 0,17-0,42%. Sasaran ini diharapkan akan diiringi dengan penurunan rasio gini dan peningkatan pada konstruksi pendapatan domestik regional bruto (PDRB) hingga mencapai 5,91%.
“Kami juga berharap di 2045 nanti terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia di Sumut, juga penurunan intensitas emisi gas rumah kaca untuk menuju Net Zero Emission hingga 90,39%,” kata Virgiyanti saat menyampaikan secara daring sambutan pada Pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sumatra Utara Tahun 2025-2045, Senin (29/4/2024).
Ia melanjutkan, kebijakan pembangunan di kawasan barat Indonesia khususnya koridor Sumatra-Jawa-Bali akan ditekankan pada transformasi ke arah industrialisasi dan diversifikasi ekonomi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Baca Juga
Sumatra Utara pun diharapkan Bappenas dapat menjadi pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata yang bertaraf global dalam 20 tahun ke depan dengan mengoptimalkan pengembangan kewilayahan berdasarkan potensi serta pengembangan koridor multiinfrastruktur dan infrastruktur logistik.
“Dalam konteks pembangunan ekonomi jangka panjang, Sumatra Utara dapat berfokus untuk mengembangkan potensi unggulan seperti sektor industri. Terdapat juga sektor yang cukup aspiring di Sumut yaitu sektor pariwisata. Untuk mendukung kebijakan regional economy tersebut, diperlukan industrial policy dan transformative project yang dapat diintegrasikan dengan RPJPD Sumut,” tambah Virgiyanti.
Pada kesempatan ini Bappenas juga memberikan masukan atas rancangan awal RPJPD Sumut 2025-2045.
Rancangan awal itu berupa dokumen yang terdiri dari VI (enam) Bab yang memuat pendahuluan, gambaran umum permasalahan, detail permasalahan dan isu strategis, hingga visi-misi serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan.
Rancangan itu berisi bab penutup yang disebut Virgiyanti sebagai bab paling krusial karena memberi gambaran terkait bagaimana pemerintah daerah bisa membangun lingkungan yang memungkinkan seluruh rencana yang tertuang di bab sebelumnya dapat tercapai.
Virgiyanti menilai, secara umum rancangan awal RPJPD Sumut 2025-2045 tersebut sudah baik dan telah memenuhi Surat Edaran Bersama antara Kemendagri dan Kementerian PPN/ Bappenas. Namun, lanjutnya, terdapat substansi yang masih perlu dilengkapi.
Substansi itu antara lain adanya 8 indikator dari 45 indikator utama pembangunan yang belum dilengkapi baseline 2025 serta arah kebijakan yang belum terelaborasi dalam kerangka IE.
"Di samping itu, belum termuat manajemen risiko, komunikasi publik, dan pembiayaan pembangunan sebagai enabling environtment dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam dokumen Bab VI yang masih perlu diperkuat," ujarnya. (K68)
