Bisnis.com, PADANG - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Provinsi Sumatra Barat mencatat pelanggan menunggak tagihan listrik di wilayah Sumbar hingga November 2023 terbilang cukup besar yakni mencapai 20% dari jumlah pelanggan.
Manager Komunikasi dan Manajemen TJSL PLN UID Sumbar Yenti Elfina mengatakan posisi hingga November 2023 nilai tagihan listrik pelanggan Rp250 miliar dan yang menunggak mencapai Rp30 miliar.
"Masih tinggi persentase pelanggan yang membayar rekening di atas tanggal 20 setiap bulan yakni rata-rata 20%," katanya kepada Bisnis di Padang, Jumat (15/12/2023).
Dia menyebutkan tunggakan tagihan itu hampir merata terjadi di kabupaten dan kota di Sumbar. Pelanggannya yang banyak menunggak itu merupakan dari rumah tangga.
Hal ini terjadi karena dari 1,6 juta pelanggan di UID Sumbar hanya 63% yang telah menjadi pengguna prabayar, sementara sisanya masih pascabayar.
"Kalau sudah beralih menjadi prabayar, persoalan tunggakan ini tidak ada lagi. Sekarang tidak begitu, kita di Sumbar masih banyak yang pascabayar," ujarnya.
Baca Juga
Yenti menyatakan UID Sumbar tentu menargetkan agar seluruh pelanggan beralih dari pascabayar ke prabayar. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat, mengingat butuh anggaran yang besar.
Sehingga untuk mencapai target agar 1,6 juta pelanggan PLN di Sumbar beralih menjadi prabayar, PLN akan melakukan secara bertahap dari tahun ke tahun.
"Kepada pelanggan yang diputus meteran listrik di rumah, bila disambung lagi sudah dimigrasikan ke meteran listrik jadi prabayar. Serta penyambungan pelanggan baru juga sudah prabayar meteran listriknya," ujar dia.
Yenti menyampaikan melihat cukup tingginya nilai tagihan listrik di UID Sumbar, berbagai upaya yang telah dilakukan. Seperti memberikan himbauan atau pengingat tentang tagihan yang disampaikan setiap awal bulan, mulai dari pesan singkat hingga ke menyebarkan kertas invoice tagihan ke setiap rumah pelanggan pascabayar.
Menurutnya hal itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadi tunggakan tagihan pelanggan. Bahkan disaat petugas menyebar invoice itu, juga menyiapkan layanan pembayaran tagihan melalui PLN Mobile.
"Kami hadir memberikan kemudahan, jadi tidak bermaksud untuk memberikan rasa tidak nyaman kepada pelanggan. Kalau tagihan dibayar, penggunaan listrik pun jadi aman dan tenang," kata dia.
Dia menjelaskan langkah penyebaran invoice tagihan listrik kepada pelanggan pascabayar sudah dimulai sejak 2016 lalu. Cara itu dinilai jitu mengantisi terjadi tunggakan listrik.
Yenti menegaskan ada pilihan lain sebenarnya yang bisa dilakukan agar penyebaran invoice tidak dilakukan yakni meminta kepada pelanggan untuk mengunduh PLN Mobile.
Namun kenyataannya, dari 1,6 juta pelanggan PLN tidak sampai 50% yang sudah mengunduh PLN Mobile tersebut.
"Belum seluruh pelanggan PLN menjadi pengguna aktif PLN mobile. Kami masih perlu melakukan upaya melalui media lain termasuk pemberitahuan langsung ke rumah pelanggan," ungkapnya.
Invoice yang dibagikan kepada setiap pelanggan pascabayar itu, kata Yenti, juga pernah dikeluhkan oleh pelanggan yang tidak memiliki catatan tunggakan listrik.
"Pelanggan bilang invoice itu surat cinta dari PLN," sebutnya.
Menurutnya kendati adanya keluhan dari pelanggan soal invoice itu, pada intinya PLN bukan bermaksud menilai pelanggan yang mendapatkan surat cinta itu merupakan pelanggan yang memiliki catatan pernah terjadi tunggakan tagihan.
"Di dalam invoice telah dituliskan. Abaikan surat itu bila telah melakukan pembayaran tagihan listrik," jelas Yenti.
"Kita berharap dengan adanya reminder yang disampaikan melalui invoice tagihan , pelanggan lebih aware untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Bagi yang sudah membayar pada invoice datang mohon diabaikan dan tidak perlu tersinggung," harap Yenti.
Salah seorang pelanggan PLN di Padang, Guswardi, mengaku cukup terganggu adanya surat invoice yang disebar PLN setiap bulannya itu.
Baginya cara tersebut kurang tepat, karena citra pemilik rumah atau pelanggan yang mendapat surat tagihan itu cukup buruk di lingkungan tempat tinggal.
"Saya agak risih adanya surat invoice itu. Setiap awal bulan petugas PLN datang ke rumah memberikan surat tagihan. Seharusnya tidak begitu," ujarnya.
Guswardi menyarankan jikapun melalui surat cinta itu PLN berupaya memberikan himbauan, seharusnya di data betul, pelanggan mana yang memiliki catatan sering terjadi tunggakan tagihan.
"Cukup yang pelanggan punya catatan pernah menunggak saja, yang tidak pernah menunggak jangan dikasih invoice pula. Intinya jangan sapu rata, harusnya dipilah-pilah," sebutnya.
Di satu sisi, Guswardi melihat surat cinta dapat memberikan hukum sosial bagi pelanggan. Sehingga bagi pelanggan bisa lebih tertib melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.
"Saya pribadi merasa malu adanya surat cinta PLN itu. Apalagi kepada pelanggan yang benar-benar menunggak tagihannya. Pasti merasakan sesuatu hal. Tapi ya itu, dipilah-pilah tujuan surat cintanya, sehingga pelanggan yang tidak bermasalah bisa jadi lebih nyaman dan tidak terganggu," harap Guswardi.
