Bisnis.com, PEKANBARU — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Perusahaan Realestat Indonesia (Himperra) Riau melakukan kunjungan ke Wakil Gubernur Riau, Edy Natar, untuk melaporkan kendala dalam membangun rumah subsidi di wilayah tersebut.
Ketua DPD Himperra Riau, Doni Satria Putra, menyampaikan kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan silaturahmi sekaligus meminta arahan terkait kendala pembangunan rumah subsidi di wilayah tersebut.
Doni mengungkapkan pentingnya pembahasan ini agar program Himperra dapat berjalan dengan lancar, terutama dalam menghadapi kendala terkait regulasi dan perizinan di daerah.
"Salah satu hambatan yang dihadapi adalah terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) di beberapa daerah yang belum ditetapkan, sehingga mempengaruhi izin pembangunan rumah subsidi," ungkapnya, Kamis (5/10/2023).
Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan dan koordinasi dari Pemerintah Provinsi Riau untuk mengarahkan pemerintah daerah agar dapat bersinergi dengan Himperra dalam mengatasi kendala tersebut.
Terkait pembangunan rumah subsidi ini, data dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR menyatakan target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 meliputi sejumlah program. Di antaranya adalah KPR FLPP sebanyak 220.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit, dan Tapera sebanyak 12.072 unit.
Baca Juga
Kemudian hingga 7 Juli 2023 lalu, realisasi FLPP mencapai 47,15 persen yaitu sebanyak 103.749 unit, SSB sebesar Rp1,41 triliun, SBUM mencapai 42,59 persen atau 93.701 unit, dan Tapera sebanyak 21,73 persen atau 2.624 unit.
Sementara itu Wakil Gubernur Riau Edy Natar menyambut baik visi dan misi Himperra Riau dalam mempermudah masyarakat memiliki rumah subsidi. Meskipun wewenang terkait regulasi dan perizinan berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Riau bersedia membantu dalam segi komunikasi antara pihak Himperra dan pemerintah daerah terkait.
"Kami sarankan Himperra juga melakukan audiensi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang terkait dalam hal kendala RTRW ini, karena tujuan akhir dari upaya pembangunan rumah subsidi adalah untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau, sehingga kerja sama dan koordinasi yang cepat menjadi kunci dalam mengatasi kendala yang ada," pungkasnya.
.jpeg?w=348&h=261)
