Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Januari-Juni 2023 ada sebanyak 1.490 masyarakat di Provinsi Sumatra Barat telah mengakses layanan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
Plt. Kepala OJK Provinsi Sumbar Untung Santoso mengatakan dari layanan tersebut OJK mencatat ada 137 pengaduan, 183 pemberian informasi dan 1.170 pertanyaan, yang masuk diterima APPK.
"Kita melihat, dari layanan yang masuk itu, ada sebanyak 638 layanan terkait dengan entitas yang tidak diawasi oleh OJK diantaranya pertanyaan mengenai pinjaman online ilegal serta penawaran investasi ilegal," kata Untung dikutip dari data resmi OJK, Minggu (27/8/2023).
Menurutnya adanya keinginan masyarakat untuk mengakses APPK itu, telah menunjukkan bahwa masyarakat Sumbar memiliki kesadaran yang bagus, seperti menandatangani kontrak pinjaman dengan pihak pinjol maupun investasi.
"Di APPK juga menyiapkan sejumlah layanan. Ada untuk pengaduan, dan termasuk soal layanan pertanyaan. Jadi apabila masyarakat mengaksesnya dan ingin bertanya seputar jasa keuangan, sudah ada di sana. Artinya edukasi dan literasi masyarakat Sumbar bagus," ujarnya.
Melihat data OJK 2022, penyaluran pinjol di Pulau Sumatra yang terbanyak berada di Provinsi Sumatra Utara, lalu diikuti oleh Sumatra Selatan menempati peringkat kedua. Lanjut ke Lampung, Riau, dan Kepulauan Riau.
Serta juga ada di Sumbar, Jambi, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian di Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu menempati peringkat terbawah di pulau Sumatra.
Untuk itu, Untung menyebutkan semakin baiknya literasi masyarakat di Sumbar, tidak terlepas dari intensnya OJK melakukan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan yakni mulai dari pelajar hingga ke pelaku UMKM.
Setidaknya Januari - Juni 2023, OJK Sumbar telah menyelenggarakan 19 kegiatan edukasi dengan sasaran peserta meliputi masyarakat umum, pelajar, pelaku UMKM, penyandang disabilitas dan kepada perempuan dan ibu rumah tangga.
Kegiatan edukasi tersebut dilakukan dengan target meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas OJK, produk dan layanan industri jasa keuangan, serta waspada investasi ilegal.
"Kita tentu akan terus mengupayakan agar masyarakat direduksikan soal jasa keuangan ini, mengingat terus berkembangnya teknologi, sehingga lebih memudahkan untuk menjangkau dan mempengaruhi masyarakat," tegasnya.
