Bisnis.com, PALEMBANG – Bank Indonesia (BI) menargetkan pengguna baru layanan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) di tahun ini dapat mencapai angka 45 juta pengguna.
Kepala Kantor BI Provinsi Sumsel Erwin Soeriadimadja mengatakan pihaknya mematok jumlah transaksi Qris di Indonesia dapat menyentuh angka 1 miliar.
Untuk mewujudkan itu, kata Erwin, perlu adanya pengembangan literasi digital yang baik dari seluruh masyarakat khususnya para generasi muda atau yang biasa dikenal dengan Gen Z.
Berkaitan dengan itu, Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Selatan (Sumsel) telah menggelar kegiatan Literasi Digital dan Keuangan Inklusif bersama dengan 500 mahasiswa yang berasal dari 7 perguruan tinggi yang ada di Sumsel.
“Kegiatan ini sangat penting. Karena berdasarkan data tingkat literasi digital di Sumsel angkanya masih di 3,39 persen, sedangkan nasional rata-rata nasional itu 3,44 persen, ” kata Erwin, Kamis (8/6/2023).
Erwin melanjutkan, pemahaman mengenai digitalisasi ini juga tidak lepas dari peran penting digital bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Sumsel.
“Sehingga kata kunci kedepan harus ada kerja kolaboratif dari berbagai pihak, agar bisa bisa merealisasikan transformasi digital dan membangun lebih banyak sumber ekonomi baru di Sumsel,” jelasnya.
Dia juga menginformasikan bahwa kondisi perekonomian di Sumsel terbilang sangat baik. Tingkat pertumbuhan Sumsel terbaru telah berada di kisaran 5,11 persen. Belum lagi, inflasi terbaru pada bulan Juni 2023 juga menunjukkan angka yang melandai yaitu 3,38 persen secara year on year.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono merinci nilai transaksi Qris di Sumsel saat ini telah mencapai Rp524 miliar. Dan untuk merchant UMKM itu yang sudah menjadi anggota Qris itu 600 ribu.
“Luar biasa, dan pengguna Qris di Sumsel itu sudah berkisar 870 ribu dan syukur-syukur bisa menembus 1 juta,” ujarnya.
Doni menambahkan, pihaknya juga berharap Pemerintah Daerah (Pemda) untuk dapat mendorong semua menggunakan kartu kredit Indonesia atau kartu kredit pemerintah daerah.
“Sehingga, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah tercipta,” pungkasnya. (K64/M13)
