Bisnis.com, SUMATRA - Sebanyak 45% pekerja Indonesia ternyata berada di desa, untuk itu BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak mungkin perlindungan kepada pekerja yang berada di pedesaan dan kelurahan. Untuk mewujudkannya, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Bhabinkamtibmas agar dapat menyasar langsung pekerja di desa yang pada umumnya termasuk dalam segmen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah.
“Kami mulai fokus dari desa dan kelurahan, 3 pilar di desa itu adalah kepala desa, bhabinkamtibmas dan babinsa, nah untuk menggarap ini kita gerakan teman- teman kita agar kolaborasi dengan babin sehingga para pekerja informal di desa itu bisa segera terlindungi bpjs ketenagakerjaan,” ucap Zainudin Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan usai menghadiri kegiatan sosialisasi bersama dan peningkatan kemampuan bhabinkamtibmas, Rabu siang di Jakarta (15/2).
Zainudin menambahkan, bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Kapolri yang salah satu wujudnya kerja samanya adalah bagaimana berkolaborasi dengan kordinmas, yang khususnya bhabinkamtibmas.
Lebih jauh dirinya mengatakan, saat ini pekerja yang berada di desa sudah dapat terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan dana desa, dan kolaborasi ini akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
“Perlindungan untuk pekerja di desa saat ini juga sudah bisa dilakukan menggunakan dana desa, dikarenakan sudah ada aturan dari Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desanya, sudah ada aturan Menko PMK nya, nah sekarang peran kita bersama pak babin ini mudah-mudahan akan semakin akseleratif. Kita punya program 100 orang per desa,” jelas Zainudin.
Keberagaman dan jumlah pekerja yang berada di desa membuat BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil langkah pendekatan khusus agar pekerja segmen informal akan dengan mudah memahami makna pentingnya jaminan sosial dan juga segera sadar untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta, pendekatan tersebut bernama kampanye “Kerja Keras Bebas Cemas”.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol. Tatar Nugroho, Tutor Utama Lemdiklat Polri, Kombes Pol Herawati Supristyaning Hartanti serta Kasibinev Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, AKBP Widya Budhi Hartati.
.jpg)
Selain sosialisasi program jaminan sosial dan juga simbolis penyerahan santunan kepada pekerja dengan profesi satpam, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan bagi 16 ribu Bhabinkamtibmas dari seluruh penjuru tanah air. Materi atau keterampilan yang disampaikan adalah materi-materi yang diperlukan bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, antara lain door to door system, deteksi dini, problem solving dan komunikasi efektif serta negosiasi.
Tatar Nugroho dalam keterangannya mengatakan bhabinkamtibmas siap membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja, khususnya pekerja yang berada di desa.
"Jadi Bhabinkamtibmas ini salah satu tugasnya adalah melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, contohnya misalnya Covid kemarin, pendampingan BLT, program BPJS Ketenagakerjaan ini salah satu yang nanti kami dukung, jadi peran bhabinkamtibmas ini perannya adalah mendukung pelaksanaan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di wilayah. Jadi nanti babin akan berkoordinasi dengan babinsa dan kepala desa,” pungas Tatar.
Sementara itu ditempat yang terpisah, tanggal 16 Februari 2023 Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel Eko Purnomo menyambut baik atas dilakukannya kerjasama dengan Bhabinkamtibmas. Ia juga mengaku siap bersinergi dengan Bhabinkamtibmas dalam mendorong perluasan program jaminan sosial BPJamsostek kepada pekerja yang ada di Desa.
"Saya sangat menyambut baik atas dilakukannya kerjasama ini. Untuk itu, kami jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel siap bermitra dengan Bhabinkamtibmas yang ada di seluruh wilayah Sumbagsel," ucapnya.
"Semoga dengan adanya kerjasama ini, Bhabinkamtibmas dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas Kepesertaan dari sektor BPU yang ada di Desa maupun Kelurahan," tutupnya.
