Bisnis.com, PEKANBARU -- Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau menyatakan sepanjang 2022 lalu, realisasi penyaluran dana desa di daerah itu mencapai Rp1,4 triliun, turun 5,41 persen dibandingkan realisasi 2021 sebesar Rp1,47 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Riau Ismed Syaputra mengatakan turunnya realisasi dana desa tahun lalu disebabkan oleh adanya penurunan pagu dana desa. Kemudian ditambah kondisi adanya 7 desa yang berstatus tidak salur tahap III di Kabupaten Kuansing, Bengkalis, dan Indragiri Hulu.
"Penyebab kondisi itu diantaranya permasalahan hukum, syarat minimal penyerapan tidak terpenuhi, dan Penetapan APBDes dan Perkades penetapan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) cenderung lambat," ujarnya, Rabu (25/1/2023).
Dia menguraikan untuk mengantisipasi terjadinya situasi seperti itu, pihaknya meminta kepada aparatur pemerintah desa agar mempercepat penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes, serta KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Kemudian dia meminta agar penyampaian dokumen tersebut tidak disampaikan pada akhir-akhir batas waktu pengajuan. Sehingga diharapkan aparatur desa bisa mengajukan dokumen sejak awal.
Tahun lalu, DJPb Riau mencatat keseluruhan realisasi dana desa mencapai Rp1,477 triliun atau 99,51 persen dari pagu Rp1,484 triliun. Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hulu (Rohul) menjadi kabupaten di Riau yang mampu menyerap dana desa secara maksimal atau mencapai 100 persen.
Pencapaian itu menempatkan Kabupaten Meranti dan Rohul di posisi paling atas dalam merealisasikan dana desa di 2021. Sedangkan untuk Kabupaten yang realisasi dana desanya paling rendah adalah Kabupaten Kampar, yakni 99,38 persen.
