Bisnis.com, PADANG - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyetujui kuota KPR Bersubsidi Sejahtera FLPP untuk PT Bank Nagari pada tahun 2023 sebanyak 1.250 unit.
Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad mengatakan disetujuinya kuota untuk FLPP 2023 itu melihat tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau dan cicilan pinjaman perbankan yang ringan setiap bulannya.
"Sejak awal kita telah mengupayakan kuota FLPP ini. Alhamdulillah, usaha tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan, dimana pemerintah melalui BP Tapera baru saja menyetujui kuota KPR Bersubsidi Sejahtera FLPP untuk Bank Nagari tahun 2023 sebanyak 1.250 unit," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1/2023).
Dia menyebutkan dengan adanya kuota tahun 2023 ini, maka pengajuan sudah bisa dilakukan mulai 5 Januari 2023. Kepada masyarakat yang ingin mengajukan KPR ke Bank Nagari, bisa melalui layanan Kantor Konvensional dan Layanan Kantor Syariah.
Permohonan dapat diajukan langsung ke kantor Cabang Bank Nagari terdekat, atau melalui pengembang (developer) perumahan yang bekerjasama dengan Bank Nagari, atau mendaftar secara online melalui menu N-Form di website Bank Nagari.
Irsyad juga menjelaskan bahwa Bank Nagari merupakan Bank Mitra Utama bagi para pengembang (developer) yang bergabung pada beberapa asosiasi yaitu REI, Apersi dan Himpera. Sehingga penyediaan perumahan dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal dan memuaskan.
"Bank Nagari tentunya akan menggandeng developer yang bagus, kualitas rumah dan lokasinya bagus serta memenuhi syarat, sehingga konsumen yang mengambil KPR di Bank Nagari tidak kecewa," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Gusti Candra menambahkan bahwa lokasi-lokasi perumahan yang dapat dilayani dengan KPR Bersubsidi Sejahtera FLPP Bank Nagari ini meliputi seluruh wilayah Sumatra Barat, Pekanbaru, Jakarta dan Bandung.
Dikatakannya melihat permintaan dan realisasi tahun-tahun sebelumnya, maka untuk serapan KPR FLPP terbanyak adalah di wilayah Sumatra Barat dan Pekanbaru.
Menurutnya kabar yang paling menggembirakan di samping persetujuan kuota tersebut, untuk masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) yaitu profesi wiraswasta dan profesi selain pegawai lainnya dapat mengakses KPR FLPP.
"Perubahan ketentuan ini merupakan angin segar bagi masyarakat swasta karena sebelumnya KPR FLPP ini baru terbatas kepada pegawai berpenghasilan tetap, padahal data menunjukan bahwa kebutuhan perumahan yang tinggi dan terbanyak tersebut adalah para masyarakat wiraswasta," jelasnya.
Disamping itu, pegawai swasta juga dapat mengakses KPR FLPP ini. Candra menyatakan ada kelebihan apabila masyarakat mengambil kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi Sejahtera FLPP di Bank Nagari.
Seperti harga rumah terjangkau dan standar yaitu pada rata-rata Rp 150.500.000. Untuk uang muka (DP) sangat ringan, dan uang muka ini mendapat bantuan dari pemerintah berupa Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Sementara untuk jangka waktu pinjaman bisa sampai dengan 20 tahun. Suku bunga atau margin sangat murah hanya 5 persen per tahun dan tidak akan berubah sepanjang jangka waktu.
Begitu pun untuk cicilan bulanan juga ringan yaitu pada kisaran Rp900.000 sampai Rp1 Juta per bulan atau sekitar Rp35 ribu per hari. "Ini tentu lebih baik dari pada membayar uang sewa," sebutnya.
Candra menegaskan yang pastinya FLPP Bank Nagari ini adanya kepastian legalitas. Adanya kepastian ketersediaan air, listrik dan fasilitas umum.
Bank Nagari menghimbau kepada para developer untuk segera menyelesaikan rumah-rumah dan fasum yang sedang dibangun, dan masyarakat yang membutuhkan KPR FLPP, agar segera mempersiapkan berkas permohonan untuk disampaikan kepada Bank Nagari.
"Hal ini harus dilakukan segera, karena kuota awal Bank Nagari terbatas yaitu hanya 1.250 unit rumah. Kuota ini bersifat racing yang artinya siapa cepat, dia yang dapat kuota," ungkapnya.
Candra juga menambahkan jika informasi mengenai rumah dan peluang mendapatkan KPR FLPP ini dapat juga ditanyakan kepada developer-developer yang sedang melakukan pembangunan perumahan, karena umumnya para developer tersebut merupakan nasabah perbankan.
