Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Program Penanaman Cabai dan Bawang Merah di Riau Berlanjut, Ini Penjelasannya

Pada 2023 melalui anggaran APBD, akan dilaksanakan pengembangan tanaman cabai seluas 13 hektare dan 4 hektare tanaman bawang merah.
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi yang turut dijalankan di Provinsi Riau dengan melakukan penanaman cabai dan bawang merah. /Istimewa
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi yang turut dijalankan di Provinsi Riau dengan melakukan penanaman cabai dan bawang merah. /Istimewa

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah strategi pengendalian inflasi pada tahun ini, yang diharapkan mampu menjaga angka inflasi berada dalam kondisi terkendali.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan beberapa langkah yang akan diambil pemda misalnya menggalakkan gerakan konsumsi beras lokal kepada ASN dan masyarakat.

"Riau punya beras yang diproduksi lokal dan kami arahkan agar ASN mengkonsumsi beras lokal ini, sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi dari fluktuasi bahan pangan," ungkapnya, Senin (9/1/2023).

Kemudian pemprov akan melaksanakan kegiatan pasar tani di 12 kabupaten kota, serta pasar tani keliling di Kota Pekanbaru menggunakan kendaraan roda tiga. Upaya ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan hasil bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Selanjutnya pada 2023 melalui anggaran APBD, akan dilaksanakan pengembangan tanaman cabai seluas 13 hektare dan 4 hektare tanaman bawang merah di Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Kuansing, Kota Pekanbaru, Indragiri Hulu dan Kota Dumai.

Serta dari anggaran APBN, akan dilakukan pengembangan tanaman cabai seluas 90 hektare dan bawang merah 40 hektare di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Indragiri Hulu, Meranti, Kampar dan Bengkalis.

"Upaya selanjutnya dalam melaksanakan gerakan tanaman cabai atau bawang di lingkungan ASN dan OPD Pemprov Riau, serta Pemerintah Provinsi Riau akan mendirikan BUMD pangan," ujarnya.

Menurut data BPS, inflasi tahunan Riau atau year on year Januari-Desember 2022 lalu mencapai 6,81 persen, masih lebih rendah dari beberapa provinsi lain di Sumatra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler