Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inflasi Riau Tahun Ini Bisa Dikendalikan. Ini Strateginya

Pemerintah Provinsi Riau bersama TPID dinilai perlu melanjutkan program menanam komoditas penyumbang inflasi seperti cabai merah dan bawang merah pada tahun ini
Petugas mengganti papan informasi jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sebuah SPBU, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Petugas mengganti papan informasi jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sebuah SPBU, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau bersama TPID dinilai perlu melanjutkan program menanam komoditas penyumbang inflasi seperti cabai merah dan bawang merah pada tahun ini.

Ekonom Universitas Riau Edyanus Herman Halim menjelaskan angka inflasi pada tahun ini masih dapat ditahan dan dikendalikan agar tidak setinggi tahun lalu. Salah satunya dengan upaya melanjutkan program menanam cabai dan bawang merah.

"Saya perkirakan inflasi Riau bisa turun atau lebih rendah dari tahun lalu, salah satunya dari program yang telah dijalankan Pemprov bersama TPID yaitu gerakan menanam komoditas penyumbang inflasi seperti cabai merah dan bawang merah," ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Menurutnya dengan program ini akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan cabai dan bawang merahnya serta mengantisipasi kenaikan inflasi dari fluktuasi harga komoditas tersebut.

Kemudian pemprov menurutnya juga telah melaksanakan program survei harga bahan pangan secara rutin, serta yang cukup berpengaruh dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan adalah program pasar murah di berbagai wilayah kabupaten kota.

Dengan langkah tersebut, akan membantu pengendalian inflasi serta menjaganya dalam level aman dan tidak mengalami lonjakan signifikan seperti tahun sebelumnya.

Dia menambahkan pemda perlu mewaspadai adanya spekulan harga kebutuhan pokok, karena bila tidak dikontrol akan mengganggu stabilitas harga di tengah masyarakat.

Selanjutnya untuk harga BBM pada tahun ini, pihaknya berharap pemerintah menetapkan harga jual BBM yang lebih stabil khususnya bahan bakar subsidi, karena saat ini harga minyak dunia di pasar global juga sedang mengalami penurunan.

"Harga BBM tahun ini harapannya pemerintah menetapkan harga yang stabil dan jangan fluktuasi lagi karena memang di pasar global juga harga sedang turun," ujarnya.

Dia berharap dengan turunnya harga BBM kedepan, akan mendorong arus lalu lintas barang dan orang semakin lancar dan terkendali, sehingga inflasi juga tidak meningkat tajam.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menyatakan sepanjang 2022 lalu wilayah itu mengalami inflasi year on year atau inflasi tahunan Desember 2021 ke Desember 2022 sebesar 6,81 persen. Kemudian Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,05 dan secara bulan ke bulan atau periode Desember 2022 saja Riau mengalami inflasi sebesar 0,91 persen.

Kepala BPS Riau Misfaruddin mengatakan dari 3 kota acuan IHK di Provinsi Riau, semua kota mengalami inflasi tahunan yaitu, Kota Pekanbaru sebesar 7,04 persen, Kota Dumai sebesar 6,46 persen dan Kota Tembilahan sebesar 4,82 persen.

"Inflasi tahunan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 16,19 persen, diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,12 persen," ujarnya.

Kemudian inflasi tahunan Riau juga disumbang dari kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 8,17 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,98 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,56 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 3,40 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Arif Gunawan
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper