Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mulai membahas rencana akan digelarnya kembali event balap sepeda internasional Tour de Singkarak (TdS) 2023.
Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan terhitung sejak tahun 2020 dan hingga 2022 ini event TdS yang sudah menjadi event tahunan itu terpaksa urung digelar, akibat pandemi Covid-19.
"Di tahun 2023 nanti bisa dikatakan besar kemungkinan TdS akan kembali digelar. Tiga tahun tidak ada digelar, mungkin pebalap dunia sudah rindu berpacu di Sumbar. Jadi dalam rapat sebelumnya, kita bakal menghadirkan konsep baru untuk TdS 2023," katanya, Rabu (21/12/2022).
Dia menjelaskan mengingat penyelenggaraan TdS 2023 ini akan ada banyak pihak yang rindu, jadi konsep event nya lebih banyak tourism ketimbang sport.
Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, TdS lebih kelihatan banyak sportnya, sehingga target yang hendak dicapai agar memberikan dampak kepada pariwisata bisa terwujud.
Audy memaparkan, hal baru yang akan terlihat pada TdS 2023 nanti, pertama di sisi penyelenggara. Pemprov Sumbar sepakat event TdS 2023 mendatang tidak lagi digelar oleh pemerintah, tapi diserahkan ke pihak swasta atau pihak ketiga.
"Jadi penyelenggaraan TdS 2023 itu kita lelang," tegasnya.
Selanjutnya dari sisi peserta, nantinya TdS tidak hanya diikuti pembalap profesional saja. Tapi untuk peserta TdS juga terbuka bagi gran fondo dan tourism cyclists.
Menurutnya dengan adanya cara itu, dapat memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap pariwisata dan ekonomi masyarakat. Makanya TdS 2023 akan dimodifikasi dengan konsep yang baru.
"Konsep tentu belum final, akan kita bahas lebih lanjut pada rapat-rapat selanjutnya," sebut Audy.
Dia melihat dengan adanya konsep tersebut, diperkirakan akan banyak peserta yang berpartisipasi dan spending money di Sumbar selama event berlangsung.
Sebagai perhelatan internasional yang sudah terdaftar dalam kalender event Union Cycliste Internationale (UCI) itu, Pemprov Sumbar terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) dan UCI untuk melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan event.
Kemudian diteruskan dengan kajian-kajian lanjutan terhadap dampak pelaksanaan TdS terhadap perekonomian dan promosi pariwisata Sumbar, serta menyusun regulasi yang tepat bagi penyelenggaraan event agar konsep baru yang diusung betul-betul matang dan memberikan efek maksimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda mengatakan bahwa sebelum pelelangan, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan appraisal terhadap TdS yang saat ini telah menjadi intangible asset Sumbar dengan Hak Paten terdaftar sebagai milik Dispar Provinsi Sumbar.
"Sesuai arahan Wagub, kita akan bersurat dulu ke PB ISSI, kemudian minta DJKN untuk melakukan appraisal terhadap TdS. Setelah itu kita siapkan regulasi, paling tidak dengan Pergub dulu, terakhir baru nanti bisa kita proses lelang," ujarnya.
Budi menargetkan seluruh proses tersebut dapat selesai pada akhir tahun ini, agar pada awal tahun depan cukup waktu bagi penyelenggara event untuk mempersiapkan TdS yang baru secara maksimal.`
