Bisnis.com, PEKANBARU — Kalangan pengusaha di Provinsi Riau meminta kepada pemerintah mulai tingkat pusat sampai daerah provinsi dan kabupaten kota, untuk serius melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang ada di wilayah tersebut.
Ketua Apindo Riau, Wijatmoko Rah Trisno menjelaskan infrastruktur jalan merupakan sarana prasarana vital yang sangat menentukan arus distribusi logistik perekonomian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan dan pembenahan infrastruktur jalan yang baik, patutnya menjadi prioritas utama pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Kerusakan jalan tentunya akan sangat berdampak negatif pada kelancaran arus ekonomi antardaerah maupun hambatan distribusi dari sumber produksi ke pasar atau ke konsumen. Karena itu perbaikan infrastruktur jalan di Riau, sepatutnya dibuat dengan perencanaan yang cermat dan komprehensif," ujarnya, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya langkah komprehensif dimaksud yakni ada yang harus segera dibenahi dalam jangka pendek, dan dibuatkan pula pemetaan untuk jangka menengahnya maupun perencanaan jangka panjang yang diparalelkan dengan arah dan perkembangan perekonomian Riau pada masa depan.
Dia menyebutkan Riau perlu segera menyusun grand design atau master plan pembangunan infrastruktur jalan yang visioner dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan.
Bagi pengusaha, apabila terdapat hambatan jalur distribusi, tentunya akan menambah beban ekonomi pebisnis dan kepada masyarakat atau memicu high cost economy.
Baca Juga
"Untuk itu infrastruktur jalan ini harus menjadi perhatian utama pembangunan untuk mendukung perekonomian dan pengembangan investasi di Riau."
Sementara itu Direktur Eksekutif Kadin Riau Kholis Romli menyebutkan pihaknya mendesak dan mendukung pemerintah pusat maupun pemda untuk segera memperbaiki kerusakan jalan negara, provinsi maupun jalan kabupaten.
"Kondisi jalanan yang rusak jelas menimbulkan hambatan distribusi sehingga menaikkan beban biaya logistik.
Kadin Riau mencatat biaya logistik barang-barang kebutuhan pokok bisa mencapai 20 persen dari total komponen seluruh biaya," ujarnya.
Meskipun ada kenaikan harga barang akibat kenaikan BBM, Kadin Riau masih melihat ada kemungkinan harga kembali turun, asal perbaikan jalan terealisasi. Pasalnya, pengusaha pun akan menimbang untuk terus menaikkan harga, karena khawatir pasar atau konsumen mengurangi permintaan.
Seperti diketahui, sejumlah jalan di Provinsi Riau mengalami rusak parah disebabkan guyuran air hujan atau sebab lain padahal jalur jalan tersebut adalah jalur utama distribusi barang dari dan ke wilayah Riau.
Sebelumnya, salah satu kendala yang memicu gangguan distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok atau sembako di Provinsi Riau, adalah jalan penghubung antar daerah yang berada dalam kondisi rusak berat.
Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan menjelaskan saat ini distribusi sembako ke daerah itu kerap mengalami keterlambatan akibat kendaraan angkutan yang harus mengantre lama saat melalui jalan rusak.
"Jalan yang menghubungkan Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir itu kondisinya kan kecil dibandingkan jalan lain, lalu saat ini kondisinya padat dilalui angkutan batu bara, akibatnya jalan menjadi rusak dan pengiriman komoditas sembako jadi terhambat," ujarnya.
Dia mengatakan distribusi sembako dari luar daerah khususnya Sumatra Barat ke Inhil, harus melalui jalan tersebut. Sehingga dengan kondisi kemacetan panjang mengakibatkan distribusi bahan pangan terganggu, yang akhirnya bisa memicu kenaikan harga jual dan mendorong inflasi.
Sekda Provinsi Riau SF. Hariyanto membenarkan pernyataan Bupati Inhil tersebut. Menurutnya pada kondisi normal jalan lintas Inhu-Inhil seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Namun karena kondisi macet dan jalan rusak akibatnya waktu tempuh bisa menjadi 5 jam.
"Kondisi kerusakan jalan penghubung antar kabupaten ini tidak hanya di Inhu-Inhil tetapi juga Kuansing-Inhu. Kendaraan yang melewati jalan itu tidak sesuai tonasenya apalagi angkutan batubara yang dampaknya merusak jalan," ujarnya.
Untuk angkutan batubara yang melintas diperkirakan memiliki bobot beban hingga 30 ton, sedangkan kekuatan jalan yang dilalui maksimal hanya untuk kendaraan dengan beban 10 ton.
Menurutnya untuk menyelesaikan masalah ini perlu perhatian semua pihak terkait, serta duduk bersama antara Pemda provinsi dan kabupaten dengan perusahaan yang menggunakan jalan tersebut.
Melalui upaya ini diharapkan adanya kontribusi atau peran perusahaan dalam membenahi serta merawat jalan provinsi, sehingga kerusakan jalan yang terjadi dapat diselesaikan.
