Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pusat Dorong Pemda di Sumsel Genjot Realisasi Belanja

Pemda harus segera melakukan percepatan dalam realiasi belanjanya agar Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) yang terbentuk tidak terlalu besar.
Rangkaian Light Rail Transit (LRT) melintas di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (30/3/2021). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Rangkaian Light Rail Transit (LRT) melintas di atas Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (30/3/2021). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Bisnis.com, PALEMBANG -- Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di Sumatra Selatan untuk mempercepat realisasi belanja menjelang akhir tahun 2022.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi Sumatra Selatan (Kanwil DJPb Sumsel) Lydia K.Chirstyana mengatakan Pemda harus segera melakukan percepatan dalam realiasi belanjanya agar Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) yang terbentuk tidak terlalu besar.

"Berdasarkan data dari Bank Indonesia, tercatat masih terdapat uang milik pemda di lingkup wilayah Sumsel sebanyak Rp3,26 triliun," katanya, baru-baru ini.

Menurut Lydia, Pemda harus memaksimalkan anggaran yang dimiliki apalagi memerhatikan posisi saat ini yang sudah semakin mendekati akhir tahun.

Dia menjelaskan belanja pemda itu dapat digunakan untuk mengawal stabilitas ekonomi dan belanja pemda harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Sumsel pada tahun berkenaan.

"Untuk periode November 2022, pusat dan pemda di Sumsel  mencatatkan kontribusi ke sektor rill senilai Rp30,52 triliun,"ujarnya.

Tak hanya itu, Lydia menambahkan, rendahnya realisasi belanja pemda juga tercermin dari capaian belanja wajib pada APBD 2022 dengan earmark sebesar 2 persen dari dana transfer umum (DTU).

Diketahui, pusat menginstruksikan pemda untuk turut berperan dalam pengendalian tingkat inflasi lewat belanja wajib tersebut.

"Secara agregat pada periode ini, belanja wajib Pemda tersebut berhasil terealisasi sebesar Rp35,99 miliar atau 19,5 persen dari target," katanya.

Adapun alokasi itu terdiri dari belanja untuk penciptaan lapangan kerja sebesar Rp27,25 miliar (41,81 persen), bantuan sosial sebesar Rp4,83 miliar (8,89 persen), subsidi sektor transportasi sebesar Rp40 juta (1 persen), dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp3,87 miliar (6,59 persen).

"Hal ini perlu menjadi perhatian Pemda, sehubungan dengan masih rendahnya angka realisasi pada program tersebut," katanya.

Lydia melanjutkan serta kemungkinan perlunya program-program pengendalian tingkat inflasi ini dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper