Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Riau dan Kaltim Minta Transparansi Penerimaan Serta Penyaluran Dana Sawit

Gubernur Riau Syamsuar meminta BPDPKS transparan dalam penerimaan dan penyaluran dana sawit.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 01 Desember 2022  |  13:47 WIB
Riau dan Kaltim Minta Transparansi Penerimaan Serta Penyaluran Dana Sawit
Gubernur Riau Syamsuar (kedua kiri) hadir sebagai narasumber dialog optimalisasi dan keberlanjutan industri sawit sebagai penggerak ekonomi nasional di Jakarta. - Istimewa
Bagikan

Bisnis.com, PEKANBARU -- Daerah penghasil sawit di Indonesia yakni Riau dan Kalimantan Timur meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk transparan tentang penerimaan dan penyaluran dana sawit. 

Hal ini terkuak dalam dialog industri Optimalisasi dan Keberlanjutan Industri sawit sebagai Penggerak Ekonomi Nasional yang ditaja Tempo Media Group dan BPDPKS di hotel Borobudur Jakarta, Rabu malam (30/11/2022).

Gubernur Riau Syamsuar pada kesempatan itu meminta BPDPKS transparan dalam penerimaan dan penyaluran dana sawit. Selain itu, sebagai daerah penghasil terbesar di Indonesia yakni 3,8 juta hektare, ia meminta BPDPKS juga melibatkan daerah penghasil.

"Kita kan ada Asosiasi Pemerintah Provinsi yang ketuanya pak Asran Noer yang juga daerah penghasil sawit, tolonglah kami dilibatkan," ujar Syamsuar dalam siaran persnya, Kamis (1/12/2022).

Syamsuar menjelaskan dari data yang didapat sejak tahun 2016 hingga 2021 penerimaan BPDPKS  mencapai Rp168 triliun. Kalau memang angka ini benar, berarti Riau telah menyumbang Rp57,4 triliun.

Meski kontribusinya besar, menurut Syamsuar tidak banyak yang didapatkan daerah penghasil. Pihaknya telah mengusulkan anggaran Rp15 miliar untuk pembangunan infrastruktur kepada BPDPKS, namun hingga saat ini tidak diakomodir.

Sementara itu program peremajaan sawit rakyat lanjut Syamsuar masih jauh dari harapan yakni baru terealisasi 1,6 persen saja dan jumlah dana PSR perhektar Rp30 juta, yang dinilai belum memadai dengan kondisi saat ini.

"Mudah-mudahan dengan diskusi ini menjadi momentum perubahan pengelolaan dana sawit, intinya hasil pungutan sawit ini ada bagi hasilnya untuk daerah," ujar Syamsuar.

Hal yang sama juga disampaikan Gubernur Kalimantan timur Isran Noer, dia mempertanyakan dana BPDPKS. Sebagai daerah penghasil Isran Noer mengaku tidak dapat apa-apa.  

"Kalau ditanyakan, peruntukan dana BPDPKS, sebagai daerah penghasil saya katakan, saya tak tahu dan tak dapat apa, " ujar Isran Noer.

Isran menjelaskan industri sawit merupakan penopang ekonomi nasional, sebagai daerah penghasil pihaknya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan lainnya.

"Sejak ada pungutan dana sawit, saya melihat belum jelas peruntukannya, dulu ada program bio diesel kemudian replanting tapi jelas," ujar ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kelapa sawit riau
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top