Bisnis.com, PADANG - Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi kecewa dengan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya belum maksimal bila melihat dari serapan anggaran di tahun 2022 ini.
Mahyeldi menjelaskan hingga 8 November 2022 serapan APBD Sumbar 2022 baru rata-rata di kisaran 61,64 persen. Padahal tahun 2022 hanya menyisakan sekitar 50 hari hari lagi.
"Kita sedang mengevaluasi hal ini. Jika persoalannya di kepala dinas nya, akan kita ambil sikap," kata gubernur, Jumat (11/11/2022).
Dia menyampaikan adapun dinas atau OPD yang serapan anggaran dinilai cukup bagus adalah Satpol PP Sumbar dan yang paling rendah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar serta Biro Kesra Setdaprov Sumbar.
Mahyeldi menyebutkan padahal persoalan serapan anggaran juga telah disinggung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum lama ini di Padang.
Bahkan pada September 2022 lalu, gubernur juga telah mengingatkan agar OPD lebih digencarkan kegiatan yang dilakukan, sehingga anggaran bisa terserap, dan secara tidak langsung turut memberikan dampak kepada masyarakat.
"Saya juga telah sering mengingatkan kepada OPD-OPD itu. Jadi yang jelas kinerja ini akan saya evaluasi," tegasnya.
Mahyeldi menjelaskan melihat dari kondisi serapan anggaran di masing-masing OPD itu, serapan tertinggi berada di Satpol PP Provinsi Sumbar yakni di angka 79, 64 persen atau serapan anggaran mencapai Rp3,02 miliar.
Tidak hanya Satpol PP yang OPD di Sumbar serapan anggarannya di atas 70 persen. Tapi juga ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar dengan serapan 77,85 persen, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar 76,85 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar 75,81 persen, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar 73,68 persen.
Berikutnya RSUD Achmad Mochtar yang ternyata memiliki serapan anggaran yang bagus yakni 73,58 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar 73,36 persen, RSJ HB Saanin 72,69 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumbar 72,59 persen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumbar 71,53 persen, Inspektorat Sumbar 71,02 persen, dan RSUD Pariaman 70,12 persen.
Sementara untuk kondisi serapan anggaran di bawah 60 persen, yakni Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar 58,68 persen, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumbar 58,16 persen, Dinas Kebudayaan Sumbar 57,88 persen, Biro Pembangunan Setdaprov Sumbar 57,63 persen, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar 56,13 persen.
Begitu pun Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar yang serapan anggaran juga masih di bawah 60 persen, dimana posisi kini di angk 55,68 persen, Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar 53,46 persen, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumbar 53,34 persen, RSUD M Natsir 52,39 persen.
"Dan banyak OPD yang serapan anggaran bahkan di bawah 50 persen. Kondisi ini sangat disayangkan, dan ini akan menjadi perhatian serius bagi saya," tegas Mahyeldi.
Mulai dari Dinas Pangan Sumbar, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar 47,88 persen, Dinas Perkebunan 47,64 persen, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar 42,99 persen, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar 41,85 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar 37,24 persen, hingga paling rendah Biro Kesra Setdaprov Sumbar 32,89 persen.
Mahyeldi juga menyatakan sebelumnya telah memanggil seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengetahui kegiatan apa saja yang belum terlaksana.
"Melihat waktu yang tersisa cukup pendek ini. Evaluasi serapan anggaran bakal dilakukan satu kali dalam satu minggu," tutup gubernur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
