Bisnis.com, PADANG — Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat menyampaikan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun tujuh ribu jiwa lebih di tahun 2022.
Kepala Bappeda Medi Iswandi menjelaskan penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatra bersama dengan Provinsi Jambi.
"Tahun 2021 itu angka kemiskinan ekstrem Sumbar 50,84 ribu jiwa, lalu di tahun 2022 ini menjadi 43,67 ribu jiwa. Artinya turun sebesar tujuh ribu jiwa lebih," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/11/2022).
Dia menyebutkan bila melihat secara nasional, Sumbar juga termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem.
Angka itu merujuk kepada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE).
Menurutnya hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem.
"Jika kita runut dari tahun 2020, kondisi kemiskinan ekstrem di Sumbar terus menurun. Mulai dari 83,930 jiwa di tahun 2020, turun menjadi 50.840 (0,91 persen) tahun 2021, dan sekarang turun menurun menjadi 43.670 (0,77 persen) tahun 2022," ujarnya.
Medi menjelaskan penurunan tersebut merupakan bentuk konsistensi Pemprov Sumbar dalam melaksanakan berbagai program unggulan untuk pemberdayaan di berbagai bidang, seperti bidang entrepreneur, pertanian, dan pariwisata.
Untuk perkotaan misalnya, Pemprov Sumbar menggencarkan program 100 ribu entrepreneur. Program ini lanjut Medi, sejalan dan mendapat dukungan dari DPRD berupa alokasi anggaran aspirasi dari anggota DPRD.
Begitu pun untuk pedesaan, merupakan program terpadu di sektor pertanian dalam arti luas, yaitu perkebunan, perikanan/kelautan, kehutanan (perhutanan sosial), peternakan dan pertanian hortikultura.
"Tidak main-main, alokasi anggaran untuk sektor ini minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar," ungkapnya.
Medi juga mengatakan di sektor pariwisata juga bisa dilihat, dengan memperbanyak event-event sehingga kunjungan meningkat dan terjadi transaksi ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Untuk itu, Pemprov Sumbar akan terus menurunkan angka kemiskinan ekstrem, sesuai target RPJMN bahwa nol pada tahun 2024.
Sementara untuk data di kabupaten dan kota, angka kemiskinan ekstrem tahun 2022 seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai 2.104, Pesisir Selatan 2.171, Solok 2.811, Sijunjung 5.561, Tanah Datar 1.867, Padang Pariaman 1.139, Agam 0.918, Limapuluh Kota 6.412, Pasaman 0.710, Solok Selatan 2.770, Dharmasraya 3.980, dan Pasaman Barat 3.588.
Serta untuk Kota Padang 6.338, Kota Solok 0.672, Kota Sawahlunto 0.525, Kota Padang Panjang 0.000, Kota Bukittinggi 1.675, Kota Payakumbuh 0.148, dan Kota Pariaman 0.282.
Dari Data P3KE tersebut, artinya untuk di wilayah Sumbar, baru Kota Padang Panjang yang sudah mencapai target tersebut yaitu angka kemiskinannya ekstremnya sudah nol pada tahun 2022 ini.
Medi mengatakan dengan tetap fokus kepada strategi dan arah kebijakan yang sudah tertuang dalam RPJMD yang merupakan amanah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021, maka target yang ditetapkan dalam RPJMN yaitu nol pada tahun 2024 bakal terwujud.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
