Bisnis.com, PADANG - Badan Pangan Nasional meminta kepada pemerintah daerah untuk serius soal cadangan pangan menyikapi situasi krisis pangan dunia yang terjadi di sejumlah negara.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, I Ketut Astawa mengatakan pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina telah memberikan dampak kepada cadangan pangan dunia.
Supaya hal itu tidak dirasakan di Indonesia, maka penting kepada pemerintah daerah untuk memastikan cadangan pangan berjalan dengan baik.
"Krisis pangan menjadi ancaman global yang perlu mitigasi serius. Daerah diminta jangan abai soal ini," katanya usai menghadiri pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Aula Gubernuran di Padang, Senin (19/9/2022).
Dia menyebutkan langkah mitigasi yang harus dilakukan yakni mendorong petani meningkatkan produksi, baik itu padi, jagung, dan kedelai (pajale), maupun produksi pangan lainnya.
Menurutnya langkah awal yang bisa dilakukan daerah kembali mengintensifkan program pajale. Sehingga di tahun 2022 dan tahun 2023 itu, pajale di daerah terpenuhi.
"Kalau padi atau beras sudah kita lakukan. Kemudian berangsur untuk jagung dan kedelai," ujarnya.
Diakuinya bicara soal pangan, tidak hanya soal pajale, tapi juga bisa untuk komoditas lain, seperti minyak, daging, telur, cabai.
Dia menegaskan cadangan pangan sangat penting bagi pemerintah sebagai antisipasi terjadinya gejolak harga. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka inflasi.
Artinya bila ketersediaan cadangan pangan cukup, pemerintah daerah bisa melakukan intervensi jika sewaktu-waktu terjadi pagebluk pangan.
“Jika bisa, hasil produksi dari petani ini dibeli BUMN seperti Bulog. Melalui BUMD Pertanian juga bisa, sehingga pemerintah mempunyai cadangan pangan,” jelas dia.
I Ketut Astawa juga menyinggung soal produksi bawang merah di Sumbar yang surplus. Hal ini dinilai dapat dilakukan sinergitas dengan daerah lainnya yang masih membutuhkan pasokan bawang merah lebih.
"Di Indonesia sentra bawang merah itu hanya ada di Brebes dan Alahan Panjang, Sumbar. Kini Sumbar surplus bawang merah. Hal ini bisa membantu kebutuhan bawang merah di daerah lainnya," sebut dia.
Di tempat yang sama, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengatakan, berbicara cadangan pangan, di Sumbar sebenarnya sudah lama dilakukan, khususnya untuk beras.
"Kalau untuk beras, memang sudah lama kita mulai. Karena produksi beras di Sumbar juga surplus. Kita punya beras premium," ungkapnya.
Mahyeldi menegaskan untuk perluasan cadangan pangan, Pemprov Sumbar akan memulainya menggunakan 2 persen anggaran dana alokasi umum (DAU), yang memang telah diinstruksikan bisa dipergunakan sebagai cadangan pangan.
Dikatakannya upaya itu dilakukan, menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Pertanian terkait cadangan pangan tersebut.
“Menteri Pertanian sudah mengeluarkan edaran untuk cadangan pangan ini. Kita di daerah bisa menindaklanjutinya dengan menggunakan alokasi DAU sebesar 2 persen,” tegasnya.
Oleh karena itu, Mahyeldi meminta petani mengoptimalkan penggunaan pupuk organik guna mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
"Kalau pakai pupuk kimia itu juga menjadi pemicu mahalnya ongkos pertanian akibat masih ada komponennya yang diimpor. Hal ini memang tengah kita galakan," sebut gubernur.
