Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mewanti-wanti terjadi lonjakan harga barang akibat telah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 3 September 2022.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan cara yang dilakukan yakni meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih cepat merealisasikan anggaran, agar bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.
"Kenaikan BBM bersubsidi memang tidak dapat dipungkiri akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, terutama dari sisi harga komoditas dan biaya transportasi," katanya di Padang, Minggu (4/9/2022).
Dia juga menginginkan, agar masing-masing OPD untuk membuat laporan tertulis kepada Gubernur melalui Biro Adpim terkait capaian realisasi dan kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran sampai kondisi saat ini.
Laporan tersebut akan menjadi bahan rapat evaluasi pada pekan ini, serta dapat menjadi gambaran terkait realisasi anggaran yang telah dilakukan.
"Saya minta, 65 persen APBD sudah terealisasi pada akhir September 2022," ujarnya.
Gubernur menyebutkan saat ini rata-rata serapan APBD baru mencapai 48 persen. Padahal semester I/2022 telah lewat, seharusnya realisasi sudah lebih dari 50 persen.
Untuk itu, pada akhir September 2022 ini, APBD sudah terealisasi di angka 65 persen.
Mahyeldi mendorong ASN untuk kreatif, sehingga dengan lahirnya ide-ide yang cemerlang, akan turut membuat kegiatan di OPD pun jadi berjalan.
"ASN itu harus kreatif dan inovatif, tidak ada yang diam semuanya harus bergerak sesuai tugas pokok dan fungsi, sehingga kinerja Pemerintah provinsi Sumbar dapat optimal tentunya dengan mempedomani aturan-aturan yang ada," harapnya.
