Bisnis.com, PALEMBANG – Serapan belanja APBN di Sumatra Selatan tercatat mencapai Rp20,73 triliun per Juli 2022 atau 49,16 persen dari pagu yang ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatra Selatan (DJPb Sumsel) Lydia Kurniawati Christyana mengatakan APBN terus berperan dalam menyerap tekanan terhadap perekonomian.
“Tak lain guna menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin kuat, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung konsolidasi fiskal,” katanya, Jumat (2/9/2022).
Lydia memaparkan realisasi belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp6,62 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp14,11 triliun.
Dia memerinci belanja pemerintah pusat tercatat menurun sebanyak Rp1,64 triliun dibandingkan tahun lalu.
Menurut dia, lambannya proses pengadaan barang dan jasa masih jadi penyebab turunnya realisasi belanja pusat di Sumsel.
“Petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan juga terlambat terbit, serta ada pula faktor pergantian pejabat perbendaharaan,” katanya.
Dia melanjutkan bahwa terdapat sejumlah kegiatan yang belum bisa terealisasi lantaran sebagian anggaran diblokir.
Diketahui, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai Rp3,12 triliun, belanja barang Rp2,37 triliun, belanja modal Rp1,12 triliun, dan belanja sosial Rp8,44 miliar.
Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,21 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,31 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp515,2 miliar.
Lalu, Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,47 triliun, dan Dana Desa Rp1,53 miliar.
“Realisasi TKDD turut menurun Rp1,04 Triliun (-6,84%) jika dibandingkan dengan tahun 2021,” katanya.
Lydia mengemukakan hal tersebut diakibatkan keterlambatan pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan salur TKDD.
