Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mempersiapkan sejumlah langkah strategi untuk menekan inflasi. Mulai dari bakal menggelar Pasar Murah yang akan dilaksanakan pada pertengahan September 2022 ini, hingga mendorong pendistribusian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan untuk Pasar Murah yang akan digelar itu, sebagai bentuk menindaklanjuti kebijakan Nasional terkait penanganan inflasi. Kebijakan tersebut telah diatur di dalam Surat Edaran Kemendagri Nomor: 500/4825/S Tentang Penggunaan Belanja Daerah Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah per Tanggal 19 Agustus 2022.
“Saya harap Pasar Murah ini nantinya bakal diadakan serentak di seluruh kabupaten kota se-Sumbar. Kita harus serius dalam menekan inflasi, jangan hanya menganggap enteng. Kita harus serius dalam bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan potensi-potensi pangan di Sumbar dalam menekan laju inflasi,” katanya, Kamis (1/9/2022).
Mahyeldi menjelaskan pada pesta pasar murah tersebut nantinya akan dilaksanakan selama dua hari dengan mengikutsertakan TTIC, Bulog, distributor dibawah naungan disperindag, serta klaster binaan Bank Indonesia.
Pada lokasi Pasar Murah juga disediakan mobil kas keliling Bank Indonesia untuk memberikan layanan uang layak edar kepada masyarakat serta mengedukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah (CIKUR).
Dikatakannya perlu adanya Pasar Murah itu, perlu juga didorong kepada seluruh kepala daerah di Sumbar untuk menyiapkan beberapa langkah dalam pengendalian inflasi.
Selain bakal ada Pasar Murah, juga diharapkan agar dana KUR segera didistribusikan, mengalokasikan dana Badan Amil Zakat (BAZ) ke masyarakat tidak mampu, serta melakukan optimalisasi anggaran melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)," kata Manyeldi, Kamis (1/9/2022)
Terkait KUR, gubernur meminta kepada OJK dan Bank Indonesia untuk cek dana KUR di bank-bank, sehingga dana KUR bisa dimanfaatkan untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa.
“Terdapat sumber-sumber dana yang dapat dipakai untuk memberdayakan masyarakat, apalagi program KUR harus kita keluarkan guna mempercepat produksi komoditas terutama pangan. Agar mencegah dampak inflasi, serta untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, terkait alokasi dana BAZ, Manyeldi berharap dana BAZ dapat dialokasikan ke masyarakat yang tidak mampu, serta membantu para petani untuk menyediakan bibit dan pupuk yang saat ini sedang langka. Dengan demikian, bisadigunakan intuk meningkatkan produksi pangan untuk menekan laju inflasi.
"Optimalisasi anggaran kepala daerah yang berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan
mendesak dan sangat dibutuhkan oleh Daerah dan masyarakat, dapat menggunakan anggaran BTT," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama, menyampaikan tujuh program unggulan Bank Indonesia sebagai kontribusi Bank Indonesia untuk menekan laju inflasi di sumbar.
Tujuh program tersebut antara lain optimalisasi keterjangkauan harga, perluasan kerjasama antar daerah (KAD), optimalisasi fasilitas distribusi pangan, memperkuat ketahanan komoditas holtikultura, peningkatan pemanfaatan alsintan dan Saprodi, penguatan infratruktur TIK dan koordinasi yang efektif.
Selain itu tindak lanjut pengendalian inflasi daerah di Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh BI antara lain komunikasi publik, operasi pasar murah, pemberian bantuan bibit, gerakan produksi dan penggunaan pupuk organik, penyaluran alsintan, saprodi, dan dukungan digital farming, serta pengembangan sentra produksi atau food estate.
"Jadi kita bersama Pemprov atau Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan berupaya semaksimal mungkin, agar tidak lagi terjadi inflasi yang tinggi di Sumbar, seperti bulan Juli 2022 lalu," tegas Wahyu.
