Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mulai mengantisipasi dampak terhadap rencana penaikan harga BBM bersubsidi.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pihaknya melibatkan seluruh pihak, mulai dari TNI/Polri, DPRD, Kementerian Keuangan dan Pertamina untuk antisipasi rencana tersebut.
“Ada dampak jangka pendek dan panjang kalau pemerintah jadi mengubah skema BBM subsidi sehingga ada penyesuaian harga,” katanya usai rapat koordinasi bersama Forkopimda, Rabu (31/8/2022).
Gubernur meminta Pertamina untuk siaga stok BBM di SPBU-SPBU, pemprov tak ingin terjadi antrean panjang di stasiun pengisian.
“Jangan sampai orang antre karena menunggu distribusi BBM dari storage,” katanya.
Deru menilai semua pihak, termasuk pemda dan masyarakat, berperan dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi sehingga tepat sasaran.
Pasalnya, kata dia, skema penyaluran BBM subsidi saat ini membuka celah bagi kelompok yang tidak berhak turut menikmati energi yang disokong oleh saku negara tersebut.
“Kondisi ini banyak orang yang ambil bukan haknya, mobil mewah isi Pertalite, nah sekarang [beri] sanksi moril,” katanya.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto, mengatakan pihaknya bakal memberikan pengamanan di SPBU di tengah wacana kenaikan harga BBM subsidi.
“Harus ada antisipasi terhadap kemungkinan ekses yang timbul dari rencana penyesuaian harga BBM subsidi,” kata dia.
Toni menegaskan pihak kepolisian juga tetap melakukan penegakan hukum untuk penyaluran BBM bersubsidi yang menyimpang, salah satunya penimbunan.
Kepala Dinas Perdagangan Sumsel Ahmad Rizali mengatakan kenaikan BBM bersubsidi bakal membuat laju inflasi Sumsel semakin melambung.
“Biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga lainnya dan berpengaruh terhadap inflasi Sumsel yang sudah tinggi karena harga pangan,” katanya.
Oleh karena itu, kata Rizali, pemerintah menyalurkan bantalan sosial yang dananya berasal dari APBN.
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), Tjahyo Nikho Indrawan, mengatakan saat ini ada kecenderungan masyarakat panic buying sehingga seringkali menyebabkan antrean panjang di SPBU.
“Rata-rata yang beli itu sekarang ketika tangki mobilnya berkurang setengah isi, biasanya sampai empty baru isi, itu terjadi di lapangan beberapa hari terakhir,” katanya.
Namun demikian, kata Nikho, pihaknya memastikan tidak ada pengurangan ataupun pembatasan dalam penyaluran BBM subsidi.
“Berapa pun SPBU minta kami kirim, tapi kami lihat juga kemampuan SPBU itu yang mayoritas swasta,” katanya.
Menurut Nikho, Pertamina tetap memantau ketersediaan stok di SPBU secara digital dan memberikan peringatan kepada pihak SPBU untuk melakukan pemesanan BBM bersubsidi.
“Stok di terminal BBM masih ada, bahkan kami sudah menambah jam kerja untuk pengiriman,” katanya.
