Bisnis.com, MEDAN - Sejak harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok Rp500 per kilogram, banyak petani di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, yang berhenti kerja. Kondisi tanpa pekerjaan ini dianggap bahaya bagi munculnya persoalan sosial, seperti kriminalitas.
Saat ini, tak sedikit warga yang kehilangan mata pencaharian dan dikhawatirkan bakal memicu peningkatan angka kriminalitas.
Kekhawatiran tersebut menghampiri Ade Wira, pemilik kebun sawit swadaya di Mosa Julu, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.
"Warga kampung di situ banyak yang mengharapkan dari panen sawit. Makanya kalau kondisi seperti ini terus terjadi, bisa-bisa memicu penyakit masyarakat. Seperti mencuri dan segala macam," ujar Ade kepada Bisnis, Kamis (14/7/2022).
Ade mengaku memulai bisnis kelapa sawit sejak 2011 lalu. Biasanya, petani satu ini memperkerjakan lima orang warga setempat untuk memanen sekali dalam sepekan.
Kini, Ade terpaksa memberhentikan mereka akibat harga TBS kelapa sawit yang belakangan ini merosot tajam. Selain harga yang murah, katanya, banyak agen sudah tidak lagi membeli buah dari petani.
Baca Juga
Para agen pengepul pun kesulitas sebab sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sekitar daerah tersebut telah berhenti menampung TBS kelapa sawit karena tangki penuh. "Biasanya saya panen seminggu sekali. Tapi sudah beberapa minggu ini saya tidak panen," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Sumatra Utara Lies Handayani Siregar tak bisa berbuat banyak terhadap kondisi yang berlangsung saat ini. Lies hanya berharap harga TBS kelapa sawit akan kembali normal seiring perbaikan kinerja ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Mudah-mudahan segera meningkat harga TBS, jika sudah normal kembali ekspor CPO," katanya kepada Bisnis.
Sebelumnya, sudah terdapat 68 unit PKS di Indonesia yang tutup akibat kesulitan menjual CPO. Tujuh di antara PKS tersebut berada di Sumatra Utara.
"Ada sekitar tujuh pabrik yang tutup," ujar Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Utara Gus Dalhari Harahap kepada Bisnis, Selasa (12/7/2022) lalu.
Menurut Dalhari, tujuh pabrik tersebut tutup lantaran kesulitan menjual CPO sesuai harga normal. Sehingga mereka berhenti beroperasi untuk menerima TBS kelapa sawit dari perkebunan.
"Alasannya seperti itu, tapi mereka menjual maunya tetap harga tinggi," kata Dalhari.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara Alexander Maha juga mendengar kabar tujuh PKS di Sumatra Utara telah tutup. "Infonya memang seperti itu, sudah ada yang tutup," kata Alexander kepada Bisnis.
Menurut Alexander, kondisi itu tak lepas disebabkan berbagai kebijakan pemerintah saat ini yang membebani. Perusahaan yang tidak ikut dalam program Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) dikenakan tiga tarif ekspor sekaligus.
Tarif tersebut meliputi bea keluar senilai US$288 per ton CPO, pungutan ekspor US$200 per ton CPO, dan tarif tambahan flush out senilai US$200 per ton CPO. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan pengusaha mencapai US$688 per ton.
Jika estimasi satu dolar seharga Rp15.000, maka dengan kata lain pengusaha mesti membayar total pungutan Rp10.000 per kilogram CPO. "Beban-beban pungutan itu terlampau besar," kata Alexander kepada Bisnis.
Untuk pekan ini, Dinas Perkebunan Pemprov Sumatra Utara menetapkan harga TBS kelapa sawit dari pohon berusia 10-20 tahun senilai Rp1.735,37 per kilogram. Harga itu naik Rp91,20 per kilogram dibanding pekan lalu yang ditetapkan senilai Rp1.644,17 per kilogram.
