Bisnis.com, PADANG - Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, merencanakan akan membangunan dua Energi Baru Terbarukan (EBT). Potensi di sektor EBT ini dinilai tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi juga dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian mengatakan pemerintah daerah akan terus menggali potensi di berbagai sektor, salah satunya di sektor EBT. Kalau bicara pariwisata dan budaya, Tanah Datar tidak diragukan lagi.
"Kalau Pariwisata di Tanah Datar itu, memang menjadi salah satu andalan kami. Nah, sekarang kita ingin menggarap potensi energi baru terbarukan, dan ini juga baru bagi kita. Di Tanah Datar ada dua lokasi yang bisa dikelola," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/6/2022).
Adapun dua potensi EBT itu yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Lintau II yang berlokasi di Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara. Serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak.
Diakuinya untuk menggarap potensi EBT itu, pemerintah daerah tidak memiliki dukungan dana yang kuat. Sehingga penting untuk menggaet investor, agar potensi tersebut bisa berjalan secara maksimal.
"Kita perlu untuk melibatkan investor soal pembangunan EBT ini. Persoalan sekarang, bagaimana sistem kerjasamanya, kami berkoordinasi dulu dengan Kementerian Investasi/BKPM," ujarnya.
Richi menyebutkan belum lama ini Pemkab Tanah Datar juga telah berkunjung secara langsung ke Kementerian Investasi/BKPM. Kunjungan itu sebagai bentuk berkonsultasi/berkoordinasi dan meminta arahan, tentang pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor agar tidak melanggar aturan.
"Insyaallah di kabupaten Tanah Datar direncanakan ada dua kegiatan pembangunan sektor EBT, yang tujuan utamanya jelas untuk meningkatkan PAD kabupaten Tanah Datar. Namun kita tentu harus menentukan pola kerjasama yang sesuai aturan dengan investor, sehingga dari hasil kerjasama tersebut menjadi pendapatan yang sah secara aturan," ungkap Richi.
Selain ke Kementerian Investor/BPKM, Pemkab Tanah Datar juga melakukan konsultasi ke Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
Terkait konsultasi itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kementerian Investasi/BKPM Yuliot mengatakan bicara EBT memang di Sumbar memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, begitupun bagi Kabupaten Tanah Datar.
"EBT itu, Sumbar besar potensinya. Tapi potensi ini tentu harus dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku," tambahnya.
Pimpinan Direktorat Pendapatan Daerah Wilayah I Budi Ernawin juga mengatakan pihak swasta boleh melaksanakan kerjasama dengan pemkab, akan tetapi tentunya sesuai aturan yang berlaku dan atas kesepakatan bersama.
"Apalagi ini menyangkut peningkatan perekonomian di sektor PAD yang sah dari keuntungan yang dijanjikan," sebutnya.
Untuk menjalin kerjasama dengan investor, jelas Budi, aturan yang akan diterapkan tentu merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (k56)
