Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau menyatakan setelah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 21 Maret 2022 hingga 30 November 2022, sebanyak 6.800 personel TNI Polri telah disiagakan untuk pencegahan dan penanganan terhadap karhutla.
Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan jumlah aparat yang disiagakan itu akan dibantu dengan petugas gabungan lainnya, termasuk dari unsur korporasi.
"Petugas TNI Polri sudah kami siagakan sebanyak 6.800 personel. Satgas Karhutla ini juga diperkuat dengan masyarakat peduli api (MPA) dan satgas dari perusahaan," ujarnya, Kamis (31/3/2022).
Syamsuar menjelaskan setelah penetapan status siaga darurat karhutla ini, diharapkan kepada seluruh bupati, wali kota se Riau, serta TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana, Manggala Agni, Satpol PP, semua instansi terkait dunia usaha dan seluruh pihak dapat menggerakkan seluruh sumber daya dan kemampuan dalam penanganan karhutla di Riau, serta termasuk didalamnya dukungan dari pemerintah pusat melalui BPBD dan KLHK.
Menurutnya satuan tugas penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan perlu memastikan kesiapan personel maupun peralatan pendukung dalam menjalankan tugasnya, guna mempertahankan Riau bebas asap.
Data Pemprov Riau mencatat luas lahan terbakar sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022 mencapai 168,66 hektare. Lalu berkat kerja keras seluruh pihak TNI Polri, Pemda, BPBD dan stakeholder terkait, kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut masih dapat dikendalikan.
Selain itu pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Gubernur menawarkan alternatif lain bagi petani yang ingin membuka lahan pertanian, yaitu dengan menggunakan alat berat atau ekskavator yang disediakan oleh pemerintah daerah.
"Kalau seandainya membutuhkan bantuan usaha pertanian untuk buka lahan, bagi masyarakat yang tidak mampu, kami akan bantu. Kami menyiapkan peralatan pengolahan pertanian dan ekskavator di setiap UPT Dinas PU kabupaten/kota," jelasnya.
Dengan demikian dia berharap di Riau tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan. Dia pun meminta bupati, wali kota, kapolres, dandim hingga ke tingkat aparat desa untuk mensosialisasikan larangan membuka lahan dengan cara membakar tersebut.
"Ini perlu kerja sama semua pihak untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat. Bahwa membakar lahan itu dilarang dan ada sanksinya dari aparat penegak hukum," ujarnya.
Pada kesempatan terpisah, tim pemadam kebakaran atau Fire Fighter PT RAPP, grup APRIL juga menurunkan sejumlah personil lengkap dengan peralatannya.
SHR Manager RAPP, Wijatmoko mengatakan perusahaan memiliki komitmen yang tinggi mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Untuk pencegahan, dikatakannya, APRIL menjalankan program Desa Bebas Api (Fire Free Village) sejak 2015 lalu yang telah bermitra dengan 39 desa di Riau
Sementara itu untuk penanggulangan, APRIL menginvestasikan USD9 juta untuk perlengkapan dan peralatan pemadaman. Saat ini APRIL memiliki sebanyak 2.275 tim pemadam karhutla yang terdiri dari 1.155 tim inti, 640 tim cadangan, 480 MPA.
"Kami juga memiliki 39 menara pantau dan CCTV di area konsesi yang memonitor selama 24 jam di Pusat Komando Karhutla atau Fire Command Center di Pangkalan Kerinci, selain itu tim juga berpatroli secara reguler baik melalui darat, udara maupun air," ujarnya.
Perusahaan APRIL Group ini juga berkolaborasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai instansi Pemerintah, TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD dan masyarakat. Sebagai contoh pemadaman gabungan di berbagai daerah rawan kebakaran, dukungan hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca, latihan pemadaman bersama dan aktif dalam apel siaga karhutla.
