Bisnis.com, PEKANBARU - Pertamina menyatakan pihaknya menemukan ada kendaraan yang berulang kali mengisi bahan bakar solar bersubsidi, bahkan hingga lima kali. Namun perseroan tidak bisa menindak karena dasar aturannya tidak ada.
Plt Sales Manajer Pertamina Riau, Muhajir menjelaskan praktik semacam ini kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Pekanbaru Riau. Akibatnya penyaluran solar bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran.
"Kami mendapati di Pekanbaru ada kendaraan yang mengisi solar berulang kali sampai lima kali, nah dari pemda gimana pelanggan seperti ini sanksinya apa. Selama ini SPBU selalu disorot dan ditanya kalau salah apa sanksinya sudah dijalankan atau belum," ujarnya Rabu (30/3/2022).
Menurutnya konsumen yang seperti ini harus mendapatkan sanksi sebagai efek jera, agar tidak mengulangi perbuatan tersebut yang membuat penyaluran solar bersubsidi tidak sesuai peruntukannya.
Sebelumnya dari pemaparan Dirut Pertamina kepada DPR RI beberapa waktu lalu, memang disampaikan adanya dugaan penyimpangan distribusi solar bersubsidi ke sektor industri, perkebunan, dan pertambangan.
Karena itu dia berharap pihak terkait dapat menindaklanjuti kondisi tersebut, sehingga kedepan penyaluran solar bersubsidi bisa tetap sasaran dan bisa menyelesaikan masalah antrean panjang dan memicu kelangkaan tersebut.
Sebelumnya BPH Migas disebut tidak bisa menambah kuota solar bersubsidi untuk wilayah Riau. Alasannya karena penambahan kuota artinya berkaitan dengan penambahan anggaran subsidi BBM yang bersumber dari APBN.
Anggota DPRD Riau Yanti Komalasari menjelaskan pihaknya sudah berangkat ke Jakarta untuk menemui BPH Migas, dan diketahui bahwa memang tidak bisa lagi kuota solar subsidi ditambah termasuk untuk Riau.
"Disampaikan Direktur BBM BPH Migas bahwa pemerintah tidak bisa lagi menambah kuota, tapi istilahnya pencet balon. Artinya mana daerah yang pemakaian solar sedikit akan dialihkan ke daerah yang pemakaiannya banyak," ujarnya.
Dia mengakui memang Komisi VII DPR RI sedang berjuang agar penambahan kuota solar bersubsidi bisa disetujui, sehingga Riau juga bisa mendapatkan penambahan kuota tersebut.
Menurutnya saat ini pemerintah sudah tidak sanggup menambah anggaran subsidi BBM karena beratnya beban keuangan negara.
Bahkan dia mencontohkan bukan tidak mungkin BBM jenis solar akan bernasib sama dengan premium yang akhirnya dihilangkan dan diganti dengan Pertalite.
"Rakyat harus maklum dan SPBU harus menjual solar dengan tepat sasaran," ujarnya.
