Bisnis.com, PADANG - Upaya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk mengangkat harga komoditas gambir diadang sejumlah tantangan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar Syafrizal mengatakan saat ini pemerintah tengah berjuang untuk mengangkat harga komoditas gambir yang anjlok selama 4 tahun ini.
"Kita telah melakukan pertemuan dengan eksportir, asosiasi petani gambir, dan Kadin juga. Bahkan baru-baru ini bersama pengepul," katanya ketika dihubungi Bisnis di Padang, Rabu (16/3/2022).
Tapi dari pertemuan itu masih belum menemukan titik terang, karena ada sejumlah tantangan yang datang, seperti soal kesepakatan harga yang belum duduk, padahal poin utama Pemprov adalah soal kesepakatan harga.
"Awal pertemuan dengan eksportir, kami telah desak mereka (eksportir) bahwa harga terendah gambir di Sumbar itu Rp60.000 per kilogram, dengan ketentuan petani harus meningkatan kualitas. Tapi, masih ada saja pihak yang menentang itu," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Jejeng ini mengatakan saat ini eksportir gambir di Sumbar ini adalah orang-orang India. Ada sejumlah perusahaan eksportir gambir ini dijalankan oleh orang-orang India itu.
Bahkan mereka juga telah punya pabrik untuk menghasilkan katekin, sehingga yang mereka kirim ke negara tujuan itu bukan lagi dalam bentuk gambir utuh yang dijual petani, tapi sudah dalam bentuk katekin.
"Ini adalah salah satu sebab anjloknya harga gambir di Sumbar. Jadi saya rasa, upaya Pemprov Sumbar ini tidak berjalan di provinsi saja, harusnya Pemkab yang punya lahan gambir harus ikut bergerak di masing-masing kabupaten," tegasnya.
Dia menjelaskan di Sumbar daerah penghasil gambir itu datang dari sejumlah daerah, dengan berbagai jumlah produksinya.
Daerah yang menjadi produksi terbesar gambir berada di Kabupaten Limapuluh Kota. Menurutnya saat ini luas tanam komoditas gambir di Sumbar totalnya 29.400 hektare.
Daerah terluas perkebunan gambir di Sumbar itu, berada di Kabupaten Limapuluh Kota dengan luas tanam 18.000 hektare, selanjutnya di Kabupaten Pesisir Selatan 10.000 hektare, disusul oleh Kabupaten Agam 1.000 hektare dan Kabupaten Pasaman Barat 400 hektare.
"Nah kabupaten yang dimaksud saya minta juga ikut bergerak. Sehingga dengan cara itu, para pemain eksportir tersebut tidak punya ruang lagi, dan upaya untuk mengangkat harga gambir ini bisa segera terwujud," ungkapnya.
Jejeng menyadari betul, upaya yang tengah dilakukan ini tidak akan terwujud dalam waktu jangka pendek. Karena akan banyak pembahasan dan kajian-kajian lebih lanjut.
Tapi setidaknya, ada satu daerah yang bisa untuk menjadi contoh soal kualitas gambirnya dengan katekin yang diinginkan oleh eksportir.
"Untuk merasa membaik secara kualitas itu, memang tidak bisa cepat, butuh waktu. Tapi saya menginginkan ada satu daerah yang bisa siap untuk bergerak untuk meningkatkan kualitas gambirnya," kata dia.
Menurutnya untuk memperbaiki kualitas gambir itu, seharusnya ada keterlibatan dari eksportir. Karena bicara kualitas dan standar proses memproduksi gambir itu, eksportir lah yang paham.
Namun bukan berarti pemerintah melempar tanggung jawab, tapi cara untuk melibatkan eksportir memberikan pembinaan atau pelatihan kepada petani gambir, secara tidak langsung dapat menyatukan pemahaman.
"Jadi kalau hal itu terwujud, petani akan bisa memenuhi keinginan eksportir itu, yakni menghasilkan gambir dengan katekin mencapai 100 persen," harap dia.
Akan tetapi yang terjadi saat ini di lapangan, eksportir sepertinya tidak berminat menjalankan rencana itu, dan hal tersebut lah yang menjadi tantangan saat ini.
"Makanya saya tegaskan, pemerintah tidak akan mundur. Kita akan terus berupaya untuk mengangkat harga gambir ini. Karena ada ratusan ribu jiwa penduduk di Sumbar ini yang menggantungkan hidup sebagai petani gambir," sebut Jejeng.
Bicara soal harga gambir itu, sebelumnya petani dan pengepul gambir menyampaikan dan mendesak Gubernur Sumbar Mahyeldi membantu carikan solusi atas anjloknya harga gambir sekaligus memberikan masukan kepada Pemprov Sumbar.
Ketua Pengumpul dan Petani Gambir Sumbar Sepdi Tito mengatakan bukan kualitas gambir yang menjadi penyebab anjloknya harga, tapi ada sejumlah persoalan.
"Kalau sekarang itu anjloknya harga bukan soal kualitas sebenarnya. Tapi ada perbedaan skema pasar. Dulu yang di ekspor itu gambir nya, kalau sekarang cukup ekspor kandungan katekinnya saja," katanya.
Dia menjelaskan dua skema ekspor gambir itu secara bisnis memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai beli terhadap petani. Kalau yang diekspor itu dalam bentuk gambir utuh yang diproduksi oleh petani, soal harga bisa dikondisikan, karena yang dibeli dalam bentuk gambirnya.
Namun sekarang itu kondisi yang terjadi di lapangan adalah eksportir India hanya kirim katekinnya (kandungan gambir), sehingga sulit untuk bicara menaikan harganya.
"Kalau berapa acuan harga terhadap nilai jual katekinnya ini, ya eksportir India itu punya nilai ukur, petani tidak bisa berbuat banyak. Nah di sini pemerintah harus masuk membantu, karena ada persoalan di sana," tegasnya.
Tito menyebutkan persoalan bisa nya eksportir di Sumbar untuk mengekpor gambir dalam bentuk katekinnya itu, karena para ekspotir ini telah mendirikan pabrik. Setidaknya ada sekitar 4 pabrik gambir yang beroperasi di Sumbar ini.
Keberadaan pabrik itu yang menjadi kunci anjloknya harga gambir di Sumbar ini. "Jadi dengan adanya pabrik gambir itu, para eksportir bisa mengirit biaya ekspor mereka. Karena yang dikirim ke India itu, yang intinya atau kandungan gambirnya saja," jelasnya.
Menurut Tito kini akibat adanya peran pabrik gambir di Sumbar itu, eksportir di Sumbar telah memberikan dampak yang buruk terhadap pabrik gambir di India.
Karena selama ini eksportir gambir kirim barang secara utuh, bukan katekin. Setiba di India, barulah pabrik di sana yang mengambil kandungan katekin nya.
"Tapi hal itu dinilai cukup merugikan bagi eksportir di Sumbar secara bisnis. Karena dikenai pajak, bea cukai, dan yang lainnya. Karena setiba di India, tidak semua bahan yang terpakai, yang diambil di India cuma katekinnya," ungkap dia. (k56).
.jpg?w=348&h=261)
