Bisnis.com, LIMA PULUH KOTA — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menghadirkan program Desa Devisa di Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing komoditas gambir melihat kondisi pasar saat ini kurang stabil.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dalam menjalankan program Desa Devisa ini, Pemprov menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumbar.
Oleh karena itu, program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi menyeluruh, tidak hanya untuk meningkatkan kuantitas produksi, tetapi juga mutu dan akses pasar ekspor bagi para petani gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Melalui program ini, para pelaku usaha gambir lokal diharapkan tidak hanya sekadar memproduksi, tapi juga mampu naik kelas menjadi eksportir yang kompetitif,” katanya, Rabu (30/7/3035).
Mahyeldi menyampaikan komoditas gambir merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan di Sumbar. Bahkan ekspor gambir di Indonesia ini skeitar 85% berasal dari Sumbar, dan sisanya berada di Medan dan sedikit di Pulau Jawa.
Namun dari informasi yang didapatkan dari petani, kondisi yang dihadapi petani saat ini adalah sering anjloknya harga gambir, sehingga ada yang membuat petani putus asa untuk mengolah lahan gambir yang ada. Bagi gubernur, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan, dan pemerintah daerah harus hadir untuk membantu dan memberikan solusi, agar perekonomian petani gambir terus membaik.
Baca Juga
Dikatakannya harga yang anjlok sering dikeluhkan petani. Seperti ditingkat petani saat ini sekitar Rp25.000 per kilogram ditingkat petani, dimana yang membeli adalah pengepul. Kondisi kandungan airnya ada yang 18% juga, tapi harga Rp25.000 per kilogram bukanlah jumlah yang ideal, bahkan hal tersebut tidak memberikan sedikit keuntungan apapupun kepada petani
“Saya pun berpikir, kondisi yang demikian harus segara dicarikan solusinya. Makanya setelah diawalu diskusi dengan Kanwil DJPb Sumbar, dan sekaligus meluncurkan program Desa Devisa,” jelasnya.
Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani gambir, mengingat besarnya kontribusi daerah itu terhadap ekspor gambir nasional. Dimana terdapat 90% ekspor gambir Indonesia berasal dari Lima Puluh Kota. Namun, manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani. Program ini menjadi momentum untuk mengubah itu,” tegas Safni.
Data mencatat, produksi gambir di Lima Puluh Kota mencapai 9.000 ton per tahun, dengan sekitar 100.000 petani tersebar di 35 nagari di 8 dari total 13 kecamatan di daerah tersebut.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudi menyampaikan bahwa program terebut mendapat dukungan penuh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menurutnya, pendekatan yang diterapkan bersifat menyeluruh, mencakup tiga lini penting: hulu, tengah, dan hilir.
“Di hulu, kami fokus pada penguatan teknis produksi dan pengolahan; di lini tengah, pada penguatan kelembagaan dan kemitraan; serta di hilir, kami fasilitasi akses pembiayaan dan transformasi ke pasar global,”sebutnya.
Dia beraharao kolaborasi dapat meujudkan tujuan besama untuk mengkonsolidasikan peran seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, dalam membangun ekosistem ekspor yang berkelanjutan berbasis potensi lokal.
