Bisnis.com, MEDAN - Setidaknya enam kepala daerah kompak mengeluhkan kondisi jalan rusak kepada Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi.
Keluhan ini mereka sampaikan pada Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sumatra Utara Tahun 2023 Dataran Tinggi di Niagara Hotel Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (16/3/2022).
Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Menurut Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, ada sekitar 81,5 kilometer jalan di daerahnya yang kini dalam kondisi rusak.
"Dari jumlah itu, sekitar 26 kilometer kami catat jalannya rusak berat. Kami mohon dukungan provinsi untuk bisa bertahap menyelesaikannya," ujar Eddy.
Eddy mengungkapkan, masih ada siswa di Kabupaten Dairi yang terpaksa harus menempuh jarak sejauh 20 kilometer demi sekolah. Untuk itu, Eddy berharap Pemprov Sumatra Utara juga membantu mereka untuk menangani persoalan pendidikan.
Tak jauh berbeda dengan Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan juga mengalami nasib serupa. Wakil Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Nababan pun berharap agar Pemprov Sumatra Utara membantu mereka menambah sekolah-sekolah baru di kabupaten tersebut.
"Di Humbang Hasundutan juga ada jalan yang terputus sepanjang 10 kilometer. Jalan ini menghubungkan kabupaten ini dengan Kabupaten Pakpak Bharat," ujar Oloan.
Di samping infrastuktur jalan dan pendidikan, Kabupaten Pakpak Bharat juga mengalami persoalan lainnya. Menurut Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, penduduknya masih sangat membutuhkan ketersediaan atau pasokan air bersih untuk konsumsi.
"Warga selama ini masih minum dari air hujan," ujar Franc.
Mendengar berbagai keluhan di atas, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi pun memberi tanggapannya.
Menurut Edy, Pemprov Sumatra Utara telah menganggarkan Rp2,7 triliun untuk biaya perbaikan jalan. Dana ini akan dipakai untuk memperbaiki infrastuktur jalan sepanjang 450 kilometer dari total jalan provinsi 3.005,65 kilometer.
Edy mengatakan, sebanyak Rp713 miliar dari total anggaran Rp2,7 triliun tersebut akan dimaksimalkan untuk perbaikan jalan di wilayah dataran tinggi Sumatra Utara.
Yakni meliputi Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba dan Kabupaten Pakpak Bharat. Pengerjaannya dilakukan kurun 2022-2023. Total panjang jalan yang bakal diperbaiki untuk sejumlah daerah ini sekitar 120 kilometer.
"Inilah untuk kalian semua. Sumatra Utara tidak akan bermartabat kalau dataran tinggi tak berbuat," ujar Edy.
Sepanjang 120 kilometer infrastruktur jalan yang akan diperbaiki tersebut terdiri atas 26,67 kilometer di Kabupaten Karo, 11 kilometer di Kabupaten Dairi, 2,4 kilometer di Kabupaten Pakpak Bharat dan 24,6 kilometer di Kabupaten Simalungun.
Kemudian 5,64 kilometer di Kota Pematang Siantar, 14 kilometer di Kabupaten Toba, 14,3 kilometer di Kabupaten Tapanuli Utara, 12,5 kilometer di Kabupaten Humbang Hasundutan serta 9 kilometer di Kabupaten Samosir.
Edy mengatakan, selama ini penanganan jalan rusak kerap terkendala keterbatasan anggaran. Biasanya, anggaran perbaikan jalan di Sumatra Utara hanya sebatas Rp300 miliar per tahun. Sedangkan jalan provinsi di Sumatra Utara mencapai 3.005,65 kilometer.
"Kalau satu kilometer menghabiskan Rp5 miliar, berarti kalau uangnya Rp300 miliar setahun hanya 60 kilometer. Kapan selesainya? Maka inilah langkah yang kami lakukan," kata Edy.
