Bisnis.com, MEDAN - Pada tahun ini, Pemprov Sumatra Utara akan menggabungkan atau menerapkan merger terhadap tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi ketiga BUMD tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatra Utara.
Ketiganya adalah PT Dirga Surya, PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan PD Aneka Industri dan Jasa.
Kepada Bisnis, Senin (17/1/2022), para direktur utama dari tiga BUMD itu mencurahkan tanggapannya mengenai rencana penggabungan badan yang mereka pimpin.
Menurut Direktur Utama PD Aneka Industri dan Jasa Renny Maisyarah, keputusan tentang masa depan BUMD mutlak di tangan pemegang saham.
"Kalau ini haknya pemegang saham, kami pelaksana saja. Yang terpenting bagi kami adalah melakukan tugas dan amanah yang diberikan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Renny.
Pada 2020 lalu, PD Aneka Industri dan Jasa tercacat rugi sebanyak Rp995 juta. Akan tetapi, perusahaan merangkak naik dan berhasil meraup laba senilai Rp185,59 juta pada 2021.
Menurut Renny, terdapat beberapa cara yang ditempuh sehingga capaian PD Aneka Industri dan Jasa berhasil membalikkan keadaan. Yakni dengan melakukan pembenahan internal, penertiban dan pengamanan aset serta mengembangkan dan memperluas pangsa pasar.
"Untuk tahun 2021 kami sudah menghasilkan laba dan menyumbang PAD," kata Renny.
Terpisah, Direktur Utama PT Dhirga Surya Isfan Fachruddin menyatakan sepakat dengan rencana pembangunan.
"Kami sepakat. Sepanjang ini untuk meningkatkan kemampuan BUMD yang ada di Sumatra Utara," kata Isfan.
Pada 2020 lalu, PT Dirga Surya mencatat rugi sekitar Rp762 juta. Namun kerugian berkurang setahun berikutnya menjadi Rp572 juta.
Menurut Isfan, kerugian itu disebabkan saat ini PT Dirga Surya sedang menjalankan diversifikasi dan merambah ke proyek investasi senilai Rp30 miliar.
"Karena kami sedang investasi di program Beras Dhirga untuk Sumut Bermartabat. Itu kami berinvestasi peralatan penggilingan padi. Ini kilang padi yang terlengkap dan termodern yang ada di Sumatra," kata Isfan.
Sementara itu, tanggapan serupa juga disampaikan Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara Refli Yunir.
Penggabungan perusahaan diharap mampu meningkatkan dan memperbaiki kinerja.
"Intinya kalau itu sudah keputusan dari pemegang saham. Itu harus di-support agar perusahaannya sehat. Karena menggabungkan perusahaan yang tidak sehat ke perusahaan yang sehat, harapannya hasilnya sehat," kata Yunir.
Sekali lagi, Yunir menyatakan sepakat dan mendukung jika badan usaha yang dipimpinnya akan digabung dengan dua badan usaha lainnya.
"Kalau itu sudah menjadi keputusan pemegang saham, kami harus support. Bagaimana soal harapan atau targetnya, itu bisa disusun dan disepakati bersama-sama," kata Yunir.
Menurut Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara Naslindo Sirait, ketiga BUMD yang digabung tersebut nantinya bakal bertransformasi menjadi BUMD Pangan.
Penggabungan ditempuh demi memperkuat sisi permodalan sekaligus mengoptimalkan upaya transformasi bisnis. BUMD Pangan juga diproyeksikan menjadi senjata pamungkas untuk menangkal kegagalan pasar.
Menurut Naslindo, langkah ini terbilang strategis karena persoalan pangan diprediksi masih menjadi isu utama yang wajib diurai pemerintah.
"Hasil merger ini menjadi BUMD Pangan yang diyakini bahwa persoalan pangan ke depan masih akan menjadi isu strategis yang harus dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka ketahanan dan kemandirian pangan," kata Naslindo di Kantor Gubernur Sumatra Utara, Medan.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumatra Utara Baskami Ginting meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD.
Baskami menyarankan agar manajemen seluruh BUMD yang tidak berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dievaluasi.
Penggabungan BUMD tertentu juga dapat dijadikan solusi sementara. Jika tetap merugi, maka Baskami sepakat jika badan usaha tersebut dijual kepada swasta.
"Sehingga saya rasa dievaluasi dulu mereka. Sementara di-merger dulu ke perusahaan yang ada. Jadi kalau tetap tidak ada sama sekali kontribusinya, ya sebaiknya kita jual," kata Baskami kepada Bisnis, Minggu (16/1/2022).
Selama ini, terdapat enam BUMD milik Pemprov Sumatra Utara. Yaitu PT Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT Aneka Industri dan Jasa, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatra Utara, PT Dhirga Surya dan PT Perkebunan Sumatra Utara.
Pada tahun anggaran 2021 lalu, Pemprov Sumatra Utara mengucurkan penyertaan modal senilai total Rp207 miliar.
Di antaranya Rp80 miliar untuk PT Perkebunan Sumatra Utara, Rp10 miliar untuk PT Dhirga Surya, Rp6 miliar untuk PT Aneka Industri dan Jasa, Rp11 miliar untuk PDAM Tirtanadi dan Rp100 miliar untuk PT Bank Sumut.
Meski demikian, hanya beberapa BUMD yang menyumbang PAD secara signifikan. Yakni PT Bank Sumut dan PDAM Tirtanadi.
Selain tidak berkontribusi besar, beberapa manajemen BUMD juga kerap terlibat perkara korupsi. Teranyar dialami PT Perkebunan Sumatra Utara. Terdapat mantan direktur serta manajer yang ditahan karena terseret kasus korupsi senilai Rp109 miliar.
