Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terus berupaya untuk mewujudkan ekonomi syariah di daerah itu. Hal ini menjadi target pemerintah, mengingat 95 persen penduduk di Sumbar adalah muslim.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan adanya keinginan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Sumbar, karena ekonomi syariah dengan masyarakat Minangkabau memiliki kecocokan terkait falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
Menurutnya budaya dan ekonomi syariah itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, sehingga dapat menjadi modal bagi keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di Sumbar.
"Lebih dari 95 persen masyarakat Sumbar adalah muslim. Karena itu potensi dan peluang untuk pengembangan ekonomi syariah menjadi sangat besar," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi saat membuka FESMina (Festival Ekonomi Syariah Minangkabau) sekaligus launching “Minangkabau Berwakaf” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (3/8/2021).
Ia mengatakan dengan mayoritas masyarakat muslim, Sumbar memiliki potensi dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang sangat besar dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian masyarakat
Potensi lainnya Sumbar juga ditetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata berbasis syariah berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Nasional tahun 2015 – 2025, dan saat ini Sumbar sedang mengembangkan destinasi wisata halal.
"Kita beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai daerah tujuan wisata berbasis syariah, diantaranya memperoleh penghargaan world’sBest Halal Destination dan world’s Best Halal Culinary Destination pada The World Halal Tourism Award 2016. Ini akan mendorong banyak wisatawan muslim untuk datang," sebut gubernur.
Mahyeldi menyebutkan Sumbar memiliki potensi pengembangan wisata halal dan industri halal mulai dari fesyen muslim meliputi tenun, sulam, terawang, bordir, yang selama ini pasarnya adalah masyarakat muslim Malaysia.
Begitu juga di bidang kuliner, seperti rendang serta di bidang perkebunan adalah berupa kelapa, kakao, kopi, teh, kayu manis dan pala.
"Dan Sumbar ditunjuk menjadi salah satu Provinsi pilot project wakaf di tingkat Nasional oleh Presiden," ujarnya.
Gubernur menjelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026, dengan visi Terwujudnya Sumbar Madani yang Unggul dan Berkelanjutan, misi pertama sampai misi ketujuh sangat berkaitan dengan ekonomi syariah.
Menurutnya program unggulan prioritas, berkaitan dengan ekonomi syariah mulai dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
Penetapan pembangunan pariwisata halal pemerintah daerah punya target menjadikan Sumbar sebagai daerah tujuan wisata utama berbasis halal dengan keunggulan alam, budaya, dan kuliner.
"Begitu dalam pelaksanaan digitalisasi ekosistem keuangan syariah. Kita juga mendorong pelaksanaan konversi Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Nagari menjadi Bank Umum syariah. Serta mencanangkan Gerakan Minangkabau Berwakaf," ucapnya.
Dikatakannya dalam rangka mendukung ekonomi syariah Pemprov Sumbar telah menerbitkan regulasi-regulasi yang terkait, baik itu dalam bentuk Perda, Pergub maupun Peraturan Bupati/Walikota. Hal itu ditujukan untuk menguatkan pelaksanaan ekonomi syariah.
"Jadi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah tentunya tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai instansi dan lembaga, serta koordinasi antara pusat dan daerah," sebut dia.
Begitu juga terkait FESMina, Pemerintah Provinsi, Bank lndonesia Sumbar, Kemenag, MES, IAEI, melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka mendorong percepatan program Ekonomi Syariah antara lain terkait public campaign di daerah, dan salah satunya kegiatan melalui kegiatan Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (FESMina) ini yang diinisiasi oleh kantor Perwakilan Bank lndonesia wilayah Sumbar.
Kegiatan FESMina ini juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov Sumbar yang bertema Festival Muharram dan Kemerdekaan pada tanggal 10 hingga 17 Agustus 2021 sehingga secara keseluruhan, seluruh kegiatan kolaborasi ini dinamakan Bulan Ekonomi Syariah Sumatera Barat.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kantor Perwakilan Bank lndonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti penunjukan Sumbar sebagai pilot project wakaf produktif nasional.
"Pemprov Sumbar sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan FESMina dan diharapkan menjadi satu solusi untuk membangkitkan ekonomi daerah dalam mengurangi kemiskinan dan membangkitkan ekonomi di masa pandemi serta mendapatkan keberkahan," tegas Mahyeldi.
Kepala Kantor Koordinator BI Wilayah Sumatra Suko Wardoyo mengatakan ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru Global yang didorong oleh beberapa faktor diantaranya pertumbuhan penduduk muslim yang tinggi, pertumbuhan ekonomi syariah, dukungan negara-negara islam dan penerapan nilai-nilai etika Islam yang mendasari bisnis.
Menurutnya hal tersebut didukung oleh pemerintah yang mencanangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai program nasional dan keterlibatan badan khusus untuk koordinasi lintas sektoral.
Dia menyebutkan perkembangan ekonomi syariah perlu mendapat perhatian agar bisa memberikan kontribusi pada perekonomian nasional di tengah pandemi.
Sementara itu di kesempatan secara virtual, Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua VI Pengurus Pusat MES, Pahala Nugraha Mansury menilai Indonesia khususnya Sumbar memiliki potensi yang sangat tinggi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Dikatakannya potensi wakaf dan pemanfaatannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial dalam mengantisipasi kemiskinan dan ketimpangan sosial .
Namun skor indeks literasi wakaf di Indonesia masih rendah yaitu di angka 50,48. "Ini sangat disayangkan karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia," katanya.
Dia berharap FESMina yang digelar di Sumbar juga bisa meningkatkan angka literasi wakaf di daerah itu. (k56)
