Bisnis.com, PALEMBANG – Kepolisian Daerah Sumatra Selatan atau Polda Sumsel meneken kesepakatan dengan perusahaan sawit dan perhutanan di provinsi itu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Kesepakatan tersebut melalui penandatanganan MoU antara Polda Sumsel, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel, dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Sumsel, pada Rabu (23/6/2021).
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol. Anton Setiyawan mengatakan komitmen perusahaan yang beroperasi di perkebunan dan perhutanan sangat diperlukan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, diharapkan dapat menambah kesadaran pihak korporasi yang ada di Sumsel bahwa upaya mencegah karhutla merupakan komitmen bersama,” ujarnya.
Anton menambahkan, dalam upaya penanggulangan karhutla di Sumsel, sinergitas antara pemerintah dan swasta, terutama dalam kesiapan sarana-prasarana (sarpras) dan personel yang siap diturunkan kapan saja.
“Kesepakatan ini juga menunjukkan bahwa baik Gapki dan APHI mendukung agar Sumsel bebas asap,” katanya.
Menurut Anton, terdapat 5 kabupaten di Sumsel yang rawan karhutla, yakni Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), dan Muara Enim.
“Besar harapan kami, Sumsel tahun ini bisa terlepas dari bencana karhutla dan roda perekonomian masyarakat tetap berjalan meski pada masa pandemi,” katanya.
Ketua Gapki Sumsel, Alex Sugiarto, mengatakan bahwa nota kesepahaman ini sangat sejalan dengan komitmen Gapki dalam mencegah kebakaran lahan.
“Komitmen dalam pencegahan karhutla juga menunjukkan upaya perusahaan sawit untuk menghasilkan produk kelapa sawit yang ramah lingkungan,” ujarnya.
MoU ini mempertegas kerjasama antara Gapki dan Polda Sumsel tentang peningkatan sistem pengamanan dan penegakan hukum di lingkungan kerja perusahaan perkebunan anggota Gapki, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.
Alex memaparkan perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan Sarpras pencegahan dan pengendalian karhutla sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 5 tahun 2018.
Menurut dia, pihaknya telah menerapkan langkah-langkah pencegahan karhutla. Salah satunya melalui pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).
“KTPA ini untuk membantu penjagaan dan pengamanan lahan, patroli rutin di lokasi lahan sesuai dengan izin usaha perkebunan yang dimiliki,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua APHI Sumsel Iwan Setiawan mengatakan kerja sama itu menunjukkan komitmen bersama dalam mencegah karhutla, salah satunya tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar.
“Jika masih ada perusahaan atau korporasi yang membuka lahan dengan cara membakar itu sangat kelewatan, karena sudah jelas sanksi pidananya ada, perdatanya jelas bahkan sanksi berupa izin usahanya dicabut,” tegasnya.
Selama ini, pihaknya berkomitmen tak lengah mencegah kebakaran hutan. APHI juga berperan aktif dan tergabung dengan Satgas Darurat Bencana Asap Sumsel.
“Banyak kegiatan yang sudah dilakukan dan sudah dilaksanakan audit oleh Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kesiapan peralatan dan SDM tiap perusahaan,” katanya.
Dukungan lain, kata dia, dalam melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk wilayah Sumsel dan Jambi.
