Bisnis.com, PALEMBANG – Pemanfaatan KUR dan kredit ultra mikro yang disubsidi pemerintah tercatat masih belum optimal menyentuh UMKM di Kota Palembang.
Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatra Selatan (DJPb Kanwil Sumsel), realisasi penyaluran KUR dan kredit ultra mikro (UMi) baru diserap 9.276 debitur. Padahal, berdasarkan catatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, terdapat 170.000 pelaku UMKM di kota itu.
Kepala DJPb Kanwil Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan penyaluran KUR dan UMi di Palembang berpotensi untuk diperluas.
“Karena baru 9.000-an UMKM yang mengakses KUR, nilainya mencapai Rp423 miliar, sementara [potensi] ada 170.000 UMKM,” kata dia.
Namun demikian, menurut Lydia, penyaluran KUR di Palembang telah menunjukkan tren peningkatan.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, penyaluran KUR dan UMi di Palembang tumbuh 63,37%, di mana jumlah debitur kredit bersubsidi tersebut sebanyak 5.678 orang.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan pelaku UMKM tak hanya mengakses KUR dan kredit UMi. Pemkot pun telah menyediakan kredit tanpa agunan dan tanpa bunga bagi UMKM.
“Hampir 7.000 UMKM yang sudah mendapat pembiayaan tanpa bunga, agunan, dan provisi yang bersumber dari APBD Palembang,” katanya.
Wali Kota mengklaim program kredit mikro itu pun berjalan lancar. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah.
“Kreditnya senilai Rp3 juta per debitur dan sampai saat ini lancar, semuanya bayar,” katanya.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) mengapresiasi langkah Pemkot Palembang yang mengucurkan kredit tanpa bunga dan agunan kepada UMKM.
Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan UMKM merupakan salah satu sektor yang perlu merasakan percepatan akses keuangan.
“Kredit tanpa bunga dan agunan milik Pemkot Palembang patut diapresiasi. Ini harus dikembangkan, namun memang perlu penyesuaian model penyalurannya, sehingga risiko NPL dapat dimitigasi,” jelas Untung.
