Bisnis.com, PADANG - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi Sumatra Barat menyebutkan bahwa kinerja perbankan umum di Sumbar hingga Maret 2021 tumbuh positif, kendati masih dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19.
Kepala Kantor OJK Sumbar Misran Pasaribu mengatakan kondisi perbankan umum di Ranah Minang di masa pandemi Covid-19 ternyata mampu berjalan dengan baik dengan memperlihatkan kinerja yang positif. Hal itu dapat dilihat dari kondisi aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit.
"OJK melihat perbankan umum di Sumbar berjalan dengan baik. Begitu juga dengan NPL juga rendah," kata Misran, Kamis (27/5/2021).
Dia menjelaskan, melihat dari aset perbankan di Sumbar tumbuh sebesar 4,14 persen (YoY), dimana hingga Desember 2019 total aset perbankan sebesar Rp67 triliun, Maret 2020 Rp62 triliun, lalu di Desember 2020 tumbuh menjadi Rp65 triliun, dan hingga Maret 2021 di angka Rp64,66 triliun.
Begitu juga dengan DPK, juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,38 persen (YoY). Kenaikan DPK perbankan di Sumbar ini sudah berlangsung mulai dari Desember 2019 yang awalnya Rp44 triliun, dan tumbuh pada Maret 2020 menjadi Rp45 triliun.
Serta pada penutupan tahun Desember 2020, DPK di perbankan Sumbar tumbuh menjadi Rp49 triliun. Kini melihat kondisi hingga Maret 2021 jumlah DPK nya sebesar Rp48,32 triliun.
"Secara umum DPK memang mengalami pertumbuhan. Tapi dilihat untuk Giro turun sebesar 0,61 persen (YoY) atau sejauh ini total Giro di perbankan umum di Sumbar Rp7,17 triliun," sebutnya.
Sedangkan untuk tabungan tumbuh 11,94 persen (YoY) dengan total Rp26,44 triliun. Serta untuk Deposito juga tumbuh 0,83 persen (YoY) dengan total Rp14,71 triliun.
Kondisi Kredit Bank Umum di Sumbar
Lalu untuk kredit, ternyata situasi pandemi Covid-19 ini, penyaluran kredit di perbankan Sumbar juga tumbuh sebesar Rp5,32 persen (YoY) atau sebesar Rp57,14 triliun hingga posisi Maret 2021.
Pertumbuhan kredit itu juga dapat dilihat mulai dari Desember 2019 sebesar Rp52 triliun, dan tumbuh pada Maret 2020 menjadi Rp54 triliun, serta tumbuh lagi pada Desember 2020 menjadi Rp56 triliun, dan pada Maret 2021 menjadi Rp57,14 triliun.
"Kendati penyaluran kredit di perbankan di Sumbar mengalami pertumbuhan sebesar 5,32 persen (YoY). NPL (tunggakan kredit) ternyata juga cukup baik yakni di angka 2,13 persen. Artinya pertumbuhan ekonomi Sumbar menunjukan hal yang positif," sebut Misran.
Namun melihat pada per jenis penggunaan kredit di perbankan Sumbar, kredit jenis konsumsi lebih besar yakni Rp25,19 triliun atau tumbuh 3,50 persen (YoY). Selanjutnya yang tumbuh adalah kredit untuk modal kerja sebesar Rp21,33 triliun atau tumbuh 10,96 persen (YoY).
Berbeda dengan kredit dari sisi investasi, malah turun menjadi -1,46 persen (YoY) atau di angka Rp8,05 triliun. "Hal ini mungkin dikarenakan investor tidak mau ambil resiko, dan mungkin lebih memilih tetap menjalankan kondisi keuangan yang ada, tanpa harus menambah adanya hutang," ujarnya.
Misran menyebutkan untuk kredit ini, sektor perdagangan besar dan eceran adalah sektor terbesar untuk penyaluran kredit produktif yakni sebesar 6,76 persen (YoY).
Meskipun sektor pertanian merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB, namun penyaluran kredit perbankan untuk sektor produktif di Sumbar masih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 25,40 persen, disusul oleh sektor pertanian sebesar 15,64 persen, sektor industri pengolahan sebesar 4,20 persen dan sektor konstruksi sebesar 1,30 persen.
Menurutnya hal ini terlihat dari peran TPAKD Sumbar yang sejak dibentuk pada tahun 2016 telah mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan kepada sektor pertanian.
"Hal itu dapat dilihat dari peningkatan penyaluran kredit perbankan sektor pertanian yang meningkat dari Rp7,8 triliun di Triwulan I tahun 2020 menjadi Rp8,6 triliun pada Triwulan I tahun 2021," jelasnya.
Secara persentase, porsi penyaluran kredit bank umum kepada sektor pertanian dibanding keseluruhan kredit produktif dapat ditingkatkan dari 14,93 persen pada Triwulan I tahun 2020 menjadi 15,64 persen pada Triwulan I pada tahun 2021.
Dikatakannya, Pemprov Sumbar melalui TPAKD fokus untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan kepada sektor pertanian sebagai sektor terbesar penyumbang perekonomian Sumbar melalui berbagai program kerja. (k56)
