Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat skema klaster yang melibatkan perusahaan pemegang konsesi untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada tahun ini.
Pencegahan berbasis klaster tersebut juga mendapat dukungan penuh dari United Nations Environment Program (UNEP), yakni lembaga PBB yang bertanggung jawab pada perbaikan tata kelola lingkungan secara internasional.
Program pencegahan Karhutla berbasis klaster di OKI mengikutsertakan 27 perusahaan pemegang konsesi, pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKI, Listiadi Martin, mengatakan skema itu terdiri dari tiga program, yakni pembinaan desa baik di dalam dan sekitar kawasan konsesi, peringatan dini, serta pemadaman dini oleh perusahaan pemegang konsesi.
“Nantinya dalam pembinaan itu perusahaan juga membiayai desa di dalam konsesi dan desa di dalam jarak 3 kilometer dari batas luar konsesi,” katanya, Kamis (29/4/2021).
Selain itu, perusahaan yang ditunjuk sebagai klaster leader, bertanggung jawab dalam koordinasi pembinaan desa-desa di ring-3 yang berjarak lebih dari 3 km dari batas wilayah konsesi.
Baca Juga
“Polanya dengan keroyokan dimana perusahaan diwajibkan untuk menetapkan desa binaannya berdasarkan tiga peringkat desa, yakni desa ring-1, desa ring-2 dan desa ring-3,” katanya.
Bupati OKI Iskandar mengatakan, penguatan kapasitas manajemen klaster dalam rangka antisipasi kebakaran lahan merupakan upaya kolaborasi dari berbagai pihak.
“Konsolidasi ini untuk mengurangi Karhutla melalui pendekatan klaster yang secara internasional dikenal dengan istilah fire protection associations,” katanya.
Iskandar melanjutkan pemerintah ingin mengubah paradigma dari penanggulangan menjadi pencegahan Karhutla.
“Kalau paradigmanya ke penanggulangan tentu biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih mahal jika karhutla sudah terjadi,” kata dia.
Dia menambahkan perusahaan yang terlibat dalam skema klaster itu juga didorong untuk terlibat aktif dalam melakukan program-program pencegahan karhutla.
Pemkab OKI pun berharap program tersebut juga mengubah perilaku masyarakat untuk dapat terlibat lebih aktif dalam pencegahan karhutla.
Manager Partnership for Governance Reform UNEP, Glady Hardiyanto, mengatakan proyek penguatan kapasitas penanggulangan kebakaran berbasis klaster secara terpadu melibatkan pemerintah, swasta dan nonpemerintah serta masyarakat.
"Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa di kawasan gambut dan mangrove, juga tata kelola lingkungan, konservasi dan rehabilitasi gambut dan mangrove secara terpadu,” jelasnya.
Program tersebut, kata dia, juga ditujukan untuk memperkuat regulasi dari level desa, kabupaten dan provinsi.
“Agar muncul regulasi dan kebijakan terintegrasi antar lini dalam pencegahan karhutla,” katanya.
