Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kementerian PUPR Perbaiki Rumah Tak Layak Huni di 11 Kawasan Palembang

Pertumbuhan populasi yang tinggi serta urbanisasi di kota-kota besar berdampak pada meningkatnya kebutuhan atas rumah layak huni yang terjangkau.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 26 Maret 2021  |  16:58 WIB
Wali Kota Palembang Harnojoyo (tengah) menyimak pemaparan terkait penataan rumah tidak layak huni dari Kementerian PUPR. istimewa
Wali Kota Palembang Harnojoyo (tengah) menyimak pemaparan terkait penataan rumah tidak layak huni dari Kementerian PUPR. istimewa

Bisnis.com, PALEMBANG -- Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan penataan rumah tidak layak huni di 11 wilayah Kota Palembang.

KM Arsyad, Sekretaris Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR, mengatakan penataan terhadap 11 wilayah rumah yang tidak layak huni banyak tersebar di kawasan  Lawang Kidul,1 Ulu, Pulokerto, dan Karang Anyar.

“Mana yang paling memenuhi syarat, tentunya kita akan prioritaskan,” kata Arsyad, Jumat (26/3/2021). 

Menurutnya, pertumbuhan populasi yang tinggi serta urbanisasi di kota-kota besar berdampak pada meningkatnya kebutuhan atas rumah layak huni yang terjangkau.

Dia menjelaskan ketidaksiapan pengelola kota akan memberikan dampak pada tumbuhnya kawasan kumuh dan hunian liar.

“Tentunya dalam prosedur tersebut, rumah milik sendiri, serta keadaannya benar-benar memprihatinkan,” katanya.

Arsyad menjelaskan untuk penataan menjadi layak huni tersebut, pihaknya akan langsung melakukan pendampingan kepada penerima tersebut.

“Kemudian kami akan melakukan pendampingan kepada masyarakat bersama-sama, bantu baik dari sisi desain maupun pendanaannya sehingga bisa terbangun rumah yang layak huni,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Palembang Affan Prapanca Mahali menjelaskan untuk proses sasaran target bagi warga yang langsung mendapat bantuan pemerintah pusat tersebut, pihaknya akan melakukan pendampingan saja.

“Proses tersebut nanti akan diverifikasi oleh kawan-kawan dari kementerian, mana yang memang memenuhi syarat untuk dilaksanakan penataan,” ujarnya.

Dia menjelaskan konsep penataan tersebut mulai dari bangunannya, jalan lingkungan hingga akses sanitasi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

palembang rumah tak layak huni Kementerian PUPR
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top