Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat merancang Pelabuhan Teluk Tapang yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, tidak hanya berdampak secara ekonomi bagi daerah Sumbar bagian utara saja, tapi juga bisa berdampak bagi Provinsi Sumatra Utara terutama bagian selatan.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan mengawali tahun 2021 ini, Pemprov Sumbar bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membahas terkait pembangunan lanjutan di Pelabuhan Teluk Tapang itu.
Dia menyebutkan sebelumnya untuk pembangunan di Pelabuhan Teluk Tapang telah dikerjakan, seperti telah menyelesaikan infrastruktur di bagian dermaga dan hal lainnya.
"Jadi sekarang itu akses jalan yang layak belum ada, serta infrastruktur lainnya. Jadi pada hari Jumat (29/1) kemarin Pemprov Sumbar telah menggelar rapat dengan Kemenko Marves," kata Nasrul, Minggu (31/1/2021).
Wagub memaparkan terkait pembangunan lanjutan di Pelabuhan Teluk Tapang itu, telah ada Perpres dengan total dana sebanyak Rp800 miliar, namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga pembangunan tahun 2020 tidak bisa dilakukan.
Sehingga di tahun 2021 ini, ada anggaran yang disediakan yakni sebanyak Rp78 miliar.
Anggaran pembangunan lanjutan sebanyak Rp78 miliar tersebut, diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung di pelabuhan, seperti perkantoran, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana lainnya.
"Meski masa kepemimpinan saya sebagai Wagub Sumbar akan berakhir pada pertengahan Februari 2021 nanti. Saya berharap pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang tetap jadi prioritas kepemimpinan Sumbar selanjutnya, sehingga bisa dioperasikan pada tahun 2024 mendatang," ujarnya.
Nasrul menjelaskan Pelabuhan Teluk Tapang itu nantinya juga bisa di akses oleh Provinsi Sumut melalui Kabupaten Mandailing Natal. Diperkirakan jarak antara Mandailing Natal ke Pelabuhan Teluk Tapang itu hanya 2,8 kilometer atau 3 kilometer saja.
Tentunya untuk hal ini perlu dibicarakan juga dengan Pemkab Mandailing Natal, karena untuk menempuh jalan yang singkat itu perlu adanya pembukaan jalan baru.
"Jadi hasil perkebunan sawit di Sumut bisa diangkut melalui Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat. Artinya ekonomi dua provinsi bisa tumbuh dengan baik," ungkap dia.
Kalau melihat pada akses jalan selama ini yang ditempuh di Sumut menuju ke Sibolga membutuhkan waktu 128 kilometer. Untuk itu, melalui melintasi daerah Mandailing Natal itu, akan dapat mempersingkat jarak tempuh untuk bisa masuk ke Teluk Tapang.
"Intinya kita berencana untuk menghubungkan Sumbar dengan Sumut untuk mengangkut hasil perkebunan kelapa sawit melalui jalur laut yakni di Pelabuhan Teluk Tapang," tegasnya.
Untuk itu, di tahun 2021 ini, Pemprov Sumbar berharap dengan anggaran yang telah ada yakni Rp78 miliar dapat menuntaskan pengerjaan yang tertunda selama ini.
"Semoga saja bila pelabuhan itu selesai di tahun 2024. Berharap bisa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, sebagai hadiah jelang berakhirnya masa jabatan beliau sebagai Presiden RI," harap Nasrul.
Manfaat Keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang
Nasrul Abit menyebutkan Pemprov Sumbar menilai keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang amatlah penting. Karena di daerah Sumbar bagian utara yang meliputi Pasaman Barat dan Pasaman itu adalah daerah yang produksi kelapa sawit yang cukup besar.
Selama ini, hasil produksi seperti crude palm oil (CPO) harus diangkut melalui jalur darat menuju Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. Jarak antara Pasaman Barat dengan Kota Padang amatlah jauh, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar.
Dimana jarak tempuh dari Pasaman Barat menuju Pelabuhan Teluk Bayur Padang membutuhkan waktu 4,5 jam. Sementara bila menggunakan Pelabuhan Teluk Tapang untuk mengangkut CPO, jarak tempuh dari Sumbar bagian utara nya itu hanya 2 jam saja.
Untuk itu, dengan adanya Pelabuhan Teluk Tapang tersebut, akan dapat memperpendek waktu pengiriman CPO. Dampak lainnya, dengan berkurangnya lalu lintas truk pengakut CPO, juga membuat kondisi ketahanan jalan raya pun lebih lama.
"Nanti bila Pelabuhan Teluk Tapang ini beroperasi juga akan saling terintegritas dengan Pelabuhan Teluk Bayur Padang serta Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Kepulauan Mentawai," ungkap dia.
Wagub juga menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan yang pasti, apakah Pelabuhan Teluk Tapang akan dikelolah oleh PT Pelindo atau melalui Kementerian Perhubungan.
"Soal pengelolaannya belum diputuskan. Kalau di awal memang ada pembicaraan dengan PT Pelindo," ucap Nasrul.
Dengan demikian, Narsrul melihat keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang akan berkontribusi memajukan daerah. Karena manfaat dari pelabuhan itu, selain dapat mengakut produksi CPO di Sumbar maupun di Sumut nantinya, juga dapat mengangkut ternak, dan potensi lainnya.
Sebelumnya Pemprov Sumbar merencanakan akan mengintegrasikan lima pelabuhan di Sumbar setelah beroperasinya Pelabuhan Teluk Tapang tersebut.
Seperti untuk Pelabuhan Muaro di Kota Padang, Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat, Pelabuhan Panasahan di Kabupaten Pesisir Selatan, Pelabuhan Tiram di Kabupaten Padang Pariaman, dan Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dia meyakini dengan integrasi pengelolaan beberapa pelabuhan di daerah itu akan menekan beban logistik antar daerah. Sehingga memberikan dampak ekonomi yang bagus baik untuk Sumbar maupun untuk Sumut, bila Sumut nanti bersedia untuk terhubung dengan Pelabuhan Teluk Tapang tersebut.
Pelabuhan Labuan Bajo Mentawai
Wagub mengatakan untuk Pelabuhan Labuan Bajo Mentawai itu berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mentawai. Pelabuhan tersebut dirancang selain untuk menyiapkan kunjungan wisatawan dunia, juga nantinya bisa mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang di Mentawai.
Untuk di Mentawai itu, anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp700 miliar. Infrastruktur di Mentawai memang jadi perhatian pemerintah seiring dengan KEK.
Karena selain pelabuhan, pembangunan Trans Mentawai pun akan terus dilakukan di Mentawai. Sebab bicara infrastruktur, Mentawai memang sangat minim dengan infrastruktur.
"Semoga segala rencana kerja untuk pembangunan di Sumbar bisa berjalan baik melalui dukungan dari pemerintah pusat," harap Nasrul. (k56)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
