Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi persiapan pengadaan tanah pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Rengat.
Nantinya, tgol ini melintasi Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Kampar, dan Kota Pekanbaru.
Rapat berlangsung di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (28/1/2021).
Dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Jenri Salmon Ginting, rapat dihadiri pejabat terkait seperti Plh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Taufik, Sekretariat Tim Persiapan, instansi yang memerlukan tanah, Camat, Kepala Desa, dan Lurah.
Jenri mengatakan proyek tol Pekanbaru-Rengat akan segera dibangun dengan kebutuhan tanah 206 kilometer.
Jalan bebas hambatan ini akan melewati 41 Desa atau kelurahan, 13 Kecamatan, dan 1 kotamadya serta 3 kabupaten di Provinsi Riau.
Baca Juga
Tahap perencanaan sudah diselesaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Kementerian PUPR RI.
"Masih ada yang perlu disempurnakan dalam perencanaan, misalnya masih ada desa yang belum masuk, belum ada patokan-patokan dan penentuan lokasi. Serta masih banyak kekurangan yang harus kita benahi supaya pelaksanaan pembebasan lahan dapat berjalan dengan baik tanpa kendala apa pun," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (28/1/2021).
Dia berharap penyelesaian lahan proyek ini dapat segera tuntas guna kelancaran pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Rengat.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy mengatakan ada progres yang baik dalam kegiatan awal persiapan pengadaan tanah pembangunan tol yang masuk jaringan Tol Trans Sumatra tersebut.
"Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, mudah-mudahan menjadi suatu hal yang positif ke depan," ujarnya.
Dia mengatakan informasi pembangunan ruas jalan tol tersebut sudah tersebar dan mendapat respons positif dari masyarakat. Pihaknya pun sudah melakukan peninjauan di Kabupaten Indragiri Hulu.
"Sekarang tinggal tugas kita bagaimana mengelolanya, karena respons masyarakat sangat baik terkait pembangunan ruas jalan ini," ujarnya.
Menurut Masrul, agar pembangunan berjalan dengan baik, diperlukan satu komando dan satu suara terkait informasi pengadaan tanah dan pembangunan jalan tol.
