Bisnis.com, PADANG - Jelang penutupan tahun 2020 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Sumatra Barat berhasil melakukan merger sebagai upaya penguatan modal inti minimum menuju 2024.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar Misran Pasaribu mengatakan dua BPR yang merger itu adalah PT BPR LPN Koto Dalam yang bergabung ke dalam PT BPR VII Koto yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
"Kami senang akhirnya jelang penutupan akhir tahun 2020 ini ada BPR di Sumbar yang berhasil merger. Artinya menjalani tahun 2021 nanti, BPR yang merger itu bisa bergerak cepat karena memiliki pangsa pasar yang lebih luas dan modal yang lebih kuat dari sebelum dilakukan merger," kata Misran yang dikutip dari keterangan resminya via zoom di Padang, Rabu (16/12/2020).
Dia menjelaskan dengan telah adanya merger menjadi BPR PT BPR VII Koto ini maka total modal inti minimum PT BPR VII Koto jadi Rp3,5 miliar, total aset Rp16,77 miliar, total kredit Rp11 miliar, dan dana pihak ketiga (DPK) dan dengan total jadi Rp12,4 miliar.
Sebelum kedua BPR ini bergabung, kata Misran, masing-masing aset dari BPR itu Rp1,9 miliar dan Rp1,6 miliar. Sehingga kini setelah mereka bergabung total aset menjadi Rp3,5 miliar.
Menurut OJK, merger yang dilakukan oleh BPR di Sumbar ini juga sebagai upaya untuk menyelamatkan BPR dari kesulitan untuk menambah modal inti, di mana sesuai kebijakan Peraturan OJK yang dirilis pada 2015 lalu, OJK mensyaratkan BPR harus memenuhi syarat modal inti Rp3 miliar pada akhir 2019, dan Rp6 miliar pada tahun 2024.
"Kini BPR ini telah mencapai nilai modal inti. Kedepan kita harapkan kinerja BPR ini bisa lebih baik lagi. Karena telah memiliki modal yang kuat dan pangsa pasar yang lebih luas," ujarnya.
Misran menyatakan bahwa merger jelas akan memberikan banyak keuntungan, selain soal penguatan modal, juga bisa memperluas jangkungan. Di mana sebelumnya memiliki wilayah jangkauan yang terbatas, dan kini setelah merger wilayah jangkauan jadi lebih jauh.
Kedepan OJK juga mendorong untuk BPR yang memiliki modal inti yang masih kecil dari POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
"Jadi merger itu penting untuk menyelamatkan BPR yang memiliki modal inti yang masih kecil. Sebenarnya juga bisa jika tidak ingin untuk merger bila bertujuan menguatkan modal inti, asalkan pemegang saham atau investor bisa memenuhi modal inti yakni menjadi Rp3 miliar," sebutnya.
Misran memaparkan sebelumnya adanya merger hari ini, di Sumbar punya 93 BPR dan BPR Syariah. Dari 93 BPR/BPRS itu ada sebanyak 7 BPR Syariah, dan ada sebanyak 86 BPR konvensional.
"Kini dengan adanya merger hari ini, maka sisa BPR/BPRS di Sumbar tinggal 92 lagi," jelasnya.
Sementara untuk sisanya, Misran menjelaskan berdasarkan data Oktober 2020, ada 17 BPR yang sudah memenuhi modal inti Rp3 miliar, dan 27 BPR yang memiliki modal inti Rp6 miliar.
Lalu untuk 48 BPR lainnya dinilai belum yang memenuhi inti modal ini yakni Rp3 miliar. Dan dari 48 BPR itu, ada sebanyak 38 di antaranya yang melakukan upaya merger termasuk merger hari ini yang sudah disetujui oleh OJK pusat.
"Jadi merger ini adalah cara yang mudah untuk menambah modal inti minimum BPR. Di satu sisi banyak keuntungan yang akan dirasakan oleh BPR nya dan juga oleh masyarakat atau nasabahnya," ungkap dia.
