Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani padi seiring jelang musim tanam di daerah Sumatra Selatan.
Kepala Desa Talang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Hendrik Kuswoyo, mengatakan petani padi saat ini butuh modal untuk persiapan tanam yang dimulai pada Agustus 2020.
“Petani inginnya ketepatan waktu dalam penyaluran KUR karena ini kan sudah menjelang musim tanam. Memang masalahnya seringkali di administrasi petani,” katanya kepada Bisnis, Selasa (14/7/2020).
Hendrik mengatakan pihaknya pun telah menyampaikan persoalan administrasi petani tersebut kepada Gubernur Sumsel agar dapat solusi yang mempercepat proses pengajuan kredit ke perbankan tersebut.
“Kadang terhambat di NIK, KTP dan KK ternyata pas dicek di perbankan, identitasnya belum online atau tidak sinkron datanya,” kata dia.
Menurut dia, kredit bersubsidi yang dikucurkan perbankan berguna sebagai modal untuk menghadapi musim tanam.
Dia mengemukakan biaya yang dibutuhkan petani sekitar Rp10 juta per hektare. Di mana salah satunya untuk mengolah tanah dan membeli pupuk. Apalagi, petani di Talang Rejo mulai menggunakan mekanisasi dalam mengelola sawah sehingga butuh kredit untuk alat dan mesin pertanian (alsintan).
Hendrik mengemukakan terdapat sekitar 700 kepala keluarga (KK) yang mayoritas berprofesi sebagai petani di Desa Talang Rejo. Ratusan petani tersebut menggarap sawah seluas 1.800 ha.
Sebetulnya, kata dia, Talang Rejo merupakan daerah bidikan perbankan dalam penyaluran KUR.
“KUR sudah masuk ke Talang Rejo sejak 2016 yang disalurkan oleh sejumlah bank BUMN,” katanya.
Menurut dia, petani di desa tersebut tidak pernah bermasalah dalam menunaikan kewajibannya sebagai debitur perbankan. Sehingga, Talang Rejo sendiri telah mendapat predikat sebagai desa terbaik di Sumsel dalam serapan KUR.
“Ini sudah tahun ke-5 dan sampai sekarang tidak ada masalah, kami merupakan yang terbaik di Sumsel,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (OJK KR 7 Sumbagsel), Untung Nugroho, mengatakan koordinasi dengan pemda merupakan upaya akselerasi penyaluran KUR.
“Kendalanya memang di debitur karena mereka seringkali terkendala KTP belum sempurna, sehingga ketika diinput ke perbankan ada masalah di data dan menghambat proses pencairan,” ujarnya.
Diketahui, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan tercatat mendominasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Sumatra Selatan yang mencapai Rp565,69 miliar.
Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (OJK KR 7 Sumbagsel), sektor tersebut menyerap 40,74 persen dari total realisasi penyaluran KUR di Sumsel yang mencapai Rp1,39 triliun per Mei 2020.
