Bisnis.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menempuh langkah yang tidak biasa dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun ini. Pemerintah Provinsi Sumsel mengucurkan dana puluhan miliar ke sejumlah daerah dengan harapan karhutla bisa dicegah sejak dini.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kerapkali menjadi ancaman yang harus dihadapi Sumatra Selatan manakala kemarau tiba. Tak ingin bencana ini kembali terjadi, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berupaya menangkalnya dengan kegiatan pencegahan dan memberikan stimulus dana bagi daerah yang rawan karhutla.
Tak tanggung-tanggung, Gubernur Sumsel Herman Deru mengucurkan bantuan dana Rp45 miliar untuk 10 kabupaten dan kota yang rawan terdampak karhutla di provinsi itu.
Deru mengatakan bantuan ini merupakan kali pertama diberikan oleh provinsi yang khusus ditujukan untuk daerah rawan karhutla.
“Baru pertama kali kita berikan bantuan ini karena hasil pembahasan bersama DPRD Sumsel, kami rasa perlu memberikan stimulan [bantuan dana] untuk daerah,” katanya di sela acara Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanggulangan Karhutla 2020, di Kebun Raya Sriwijaya, Desa Bakung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (30/6).
Deru menambahkan alokasi dana merupakan bentuk komitmen pemprov untuk menanggulangi karhutla. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, Gubernur menyadari bahwa keuangan pemerintah kabupaten dan kota menjadi terbatas karena sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi.
Oleh karena itu, dia berharap bantuan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kepala daerah. “Mudah-mudahan tahun ini kita dapat terbebas dari karhutla yang selalu jadi ancaman dari tahun ke tahun,” katanya.
Tak hanya bantuan langsung untuk 10 daerah, Deru menambahkan, dirinya tahun ini telah mengalokasikan total anggaran di atas Rp100 miliar untuk penanganan karhutla.
Gubernur mengatakan dirinya berharap bantuan dana yang dikucurkan dapat digunakan untuk membeli peralatan penanganan karhutla yang tidak habis pakai.
Dia menilai masih ada kabupaten/kota yang peralatannya sudah usang. Bahkan, ada kabupaten yang tidak memiliki alat standar untuk penanggulangan karhutla.
“Jadi dana ini dapat digunakan untuk beli alat-alat penanganan karhutla, termasuk pula untuk empat kabupaten yang mendapatkan layar informasi standar ISPU [indeks standar pencemaran udara],” kata Deru.
Dia memaparkan alokasi dana untuk 10 daerah tersebut dibagi secara proporsional, dengan merujuk pada luasan daerah dan besaran dampak dari karhutla.
Rincian daerah yang mendapatkan bantuan dana yakni Kabupaten Ogan Ilir senilai Rp7 miliar, Kabupaten Banyuasin senilai Rp7 miliar, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebanyak Rp5 miliar, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) senilai Rp8 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur mendapat bantuan senilai Rp4 miliar, Kabupaten OKU senilai Rp2 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp5 miliar, Kabupaten Musi Rawas Utara senilai Rp1 miliar, Kabupaten Muara Enim senilai Rp5 miliar, dan Kabupaten Musi Rawas senilai Rp1 miliar.
Gubernur Deru pun memastikan penggunaan dana bantuan itu akan diawasi secara optimal dengan melibatkan pihak inspektorat provinsi dan kabupaten, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Karena ini dananya merupakan transfer dari provinsi ke kabupaten/kota tentu ada pengawasan internal, juga kami akan melibatkan BPK dan BPKP,” katanya.
Deru mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian karhutla. Untuk itu, dia tidak ingin sampai ada karhutla di wilayah Sumsel, terutama di lahan rawa gambut yang sangat rentan terjadi kebakaran.
“Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo agar gubernur, wali kota, dan bupati hingga kepala desa agar dapat mencegah dan menanggulangi karhutla dengan tepat. Secepat mungkin dan lebih dini menangani jika ada kebakaran di wilayahnya,” katanya.
Gubernur menilai keberadaan hutan sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, bencana karhutla sangat berdampak negatif bagi ekosistem dan lingkungan di Sumsel.
Bukan hanya akan merugikan masyarakat setempat, namun juga bisa menyebabkan perubahan iklim, efek gas rumah kaca, dan berdampak buruk bagi lingkungan.
“Yang harus jadi perhatian adalah sinkronisasi satuan tugas dari provinsi, kabupaten dan kota hingga tingkat desa. Kesiapsiagaan karhutla di daerah harus dilakukan, [oleh] karena itu bupati dan wali kota ditunjuk langsung menjadi Dansatgas,” jelasnya.
DUKUNGAN LEGISLATIF
Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati mengatakan bantuan karhutla untuk 10 kabupaten dan kota di Sumsel ini masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020.
“Ini karena permintaan Gubernur Sumsel yang mengusulkan agar kabupaten dan kota yang rawan terjadi karhutla mendapat bantuan untuk pengadaan peralatan tidak habis sekali pakai,” ujarnya.
Dijelaskan Anita, pengajuan bantuan karhutla itu melihat situasi Sumsel yang setiap tahun selalu terjadi karhutla.
“Pembagian bantuan ini secara proporsional, seperti Musi Banyuasin pasti lebih besar dari Musi Rawas. Ogan Ilir lebih besar dari Musi Banyuasin, karena Ogan Ilir belum punya ISPU, sementara Musi Banyuasin sudah ada,” ungkap Anita.
Anita mengaku, saat ini fokus pemerintah bukan hanya pada pandemi Covid-19, namun juga akan dihadapkan dengan karhutla. Untuk itu, langkah pemerintah harus tepat dalam menghadapi masalah tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Iriansyah, mengatakan pencegahan karhutla sudah dilakukan sedini mungkin, di antaranya meningkatkan kesiapsiagaan personel dan peralatan, optimalisasi peran dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pencegahan dan penanganan baik ditingkat desa, kabupaten dan kota, serta provinsi.
“Hari ini, kita gelar apel kesiapsiagaan karhutla Sumsel yang diikuti seribu personel gabungan, baik dari TNI, Polri, BPBD, Pol PP, Manggala Agni, perusahaan perkebunan dan HTI, dan masyarakat peduli api,” jelasnya.
Sebagai upaya persiapan penanggulangan karhutla, kata dia, saat ini peralatan sudah disebar di lokasi karhutla, termasuk bantuan dari pusat untuk pemadaman karhutla, mulai dari satu unit helikopter patroli, dua unit helikopter waterbombing, dan satu unit pesawat teknologi modifikasi cuaca (TMC).
